Media Purna Polri, Kaltara- Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar di APBD Kaltara untuk menanggung biaya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berdomisili di Kaltara.
Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda dan Litbang) Kaltara, Timbul Sibarani menegaskan, Program terkhusus bagi MBR yang belum tercover dalam BPJS Kesehatan. “Anggaran ini cukup untuk 10 ribu jiwa”, Ujar Timbul saat ditemui (19/03/2018).
Menurutnya, Mengingat program itu diperuntukkan bagi MBR di lima Kabupaten/Kota, Maka anggaran yang telah dialokasikan masih terbilang kecil. “Dibandingkan kebutuhan semua penduduk yang belum tercover dalam BPJS”, Katanya.
Untuk mengcover semua masyarakat Pemprov Kaltara setidaknya butuh anggaran sekira Rp 18 miliar. “Kalau ini bisa dialokasikan, Maka 100 persen masyarakat masuk BPJS,” Ujarnya.
Pemprov Kaltara berkomitmen agar ada pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kaltara, Upaya pemerataan kesehatan juga dilakukan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes). Pelayanan kesehatan secara bertahap di daerah perkotaan dan daerah pinggiran utamanya di pedalaman atau perbatasan. “Yang kami upayakan saat ini bagaimana rumah sakit pratama di Sebuku dan Krayan bisa cepat maksimal”, Kata Usman, Kepala Dinkes Kaltara.
Selain itu, Pada bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Pemprov Kaltara melaksanakan program dokter terbang. Serta mendukung penuh program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Karena program ini sangat membantu sekali”, Imbuhnya.
Untuk keamanan stok dan distribusi obat kebutuhan lima Kabupaten/Kota saat ini telah dibangun dan diresmikan gudang farmasi Kilometer 2 Desa Jelarai. “Kami urus jadi UPTD supaya pengelolaannya bisa lebih maksimal,” Tutupnya.
(Muh.Nafsir)
