Baturaja, MP-POLRI — Berbagai alibi muncul terkait adanya aktivitas fisik di Komplek Kantor Pemda Ogan Komering Ulu (OKU) yang kedapatan mendahului kontrak lelang resmi. Para pekerja di lokasi mengklaim aktivitas mereka hanyalah perintah Bagian Umum Pemda untuk membersihkan puing-puing sisa kebakaran beberapa tahun silam. Namun, hasil investigasi dan dokumentasi foto di lapangan justru membantah klaim tersebut dan memperlihatkan pengerjaan sipil/pertukangan skala masif yang diduga kuat mencuri start proyek Rehabilitasi Kantor Bupati OKU senilai Rp 16,5 Miliar.
Berdasarkan pantauan langsung tim MPP pada Selasa (10/11/2026), kerusakan dan pembongkaran di dalam gedung tersebut bukanlah pembersihan sisa abu atau puing kebakaran lama. Sebaliknya, terekam aktivitas pertukangan aktif seperti peruntuhan dinding pembatas ruangan hingga batu bata berserakan, pencopotan rangka plafon atap yang sebelumnya masih terpasang utuh, hingga pembongkaran material lantai.
Ironisnya, pilar bangunan di dalam ruangan tersebut juga sengaja dicoret dengan tanda silang merah bertuliskan “BKR” (Bongkar) dan “PUPR”. Hal ini mempertegas adanya instruksi teknis dari oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bukan sekadar aksi bersih-bersih dari Bagian Umum Sekretariat Daerah.
Kejanggalan ini menjadi bola liar karena berdasarkan data resmi aplikasi SPSE dengan Nomor Kode Tender 10176623000, paket Rehabilitasi Kantor Bupati OKU tersebut berstatus Tender Ulang dan per tanggal 10 November 2026 masih dalam tahapan Evaluasi/Pembuktian Kualifikasi. Pengumuman pemenang terjadwal baru dirilis pada 12 November 2026, dengan tanda tangan kontrak pada 19 November sampai dengan 9 Desember 2026.
Adanya pengerjaan fisik pertukangan sebelum evaluasi Pokja selesai memicu dugaan kuat terjadinya praktik persengkongkolan tender atau post-bidding. Modus operandi menggunakan alibi “pembersihan sisa kebakaran” diduga sengaja dipakai sebagai tameng untuk mengelabui kontrol sosial masyarakat dan wartawan di lapangan agar pengerjaan ilegal mendahului kontrak ini tidak terendus.
Apalagi, publik OKU belum sepenuhnya lupa dengan memori kelam pertengahan Maret 2025 lalu, di mana kabupaten ini diguncang Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengkondisian proyek dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang melonjak drastis.
“Sangat kita sesalkan jika pola-pola pengkondisian proyek bawah tangan kembali terulang dengan modus alibi pembersihan. Kejadian OTT KPK 2025 lalu harusnya menjadi alarm keras bagi pejabat publik di OKU untuk tidak main-main dengan hukum pengadaan,” tegas salah satu perwakilan elemen masyarakat Baturaja.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Tim MPP tetapnmelayangkan surat konfirmasi resmi secara tertulis kepada Dinas PUPR Kab. OKU demi mendapatkan kejelasan yuridis atas aktivitas pertukangan yang menabrak linimasa SPSE tersebut. Bersamaan dengan itu, berkas digital berupa foto ber-geotagging dan kronologi kejadian siap diteruskan ke LKPP RI, Kejaksaan Tinggi Sumsel, dan BPK RI untuk diaudit secara menyeluruh.
(MPP-Alfajri)
