Ciamis, MP-POLRI – Proyek Optimalisasi Penataan Kawasan Cileueur Kabupaten Ciamis senilai Rp 1.434.936.829,00 (satu milyar empatratus tigapuluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus duapuluh sembilan rupiah) yang bersumber dari APBN 2026 menuai protes keras warga. Ironisnya, proyek yang dikerjakan CV. Pabi Mandiri itu diklaim berjalan tanpa pemberitahuan atau sosialisasi, bahkan Lurah Ciamis sendiri mengaku belum menerima pemberitahuan apa pun.
Proyek yang berlokasi di RT 01 dan RT 02 RW 05, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, itu tertera dalam papan proyek dengan masa pelaksanaan 58 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Namun di lapangan, warga justru mempertanyakan dan menghawatirkan kualitas pekerjaan dan transparansi pelaksanaannya.
Salah seorang warga RW 05, T (43), secara blak-blakan menyebut warga merasa dibodohi oleh pelaksanaan proyek tersebut.
“Sebagai warga tapi kan minimal diberi tahu standar atau rencana pekerjaan, Sesuai dengan RAB, ada gambar tekhnisnya,karena dengar dengar mau pakai sistem paku bumi. Tapi intinya kan dampak dari pemasangan paku bumi itu sendiri, karena akibat dari pergerakan tanah ini rumah rumah disini udah pada retak, disisi lain dibutuhkan kualitas yang baik, sehingga tidak terjadi lagi seperti pekerjaan yang dulu, ini pekerjaan baru berumur kurang lebih satu tahun, sudah roboh lagi. Hal tersebut diduga karena terjadi kecurangan, dalam perencanaan awal pengurugan menggunakan sirtu akan tetapi dalam pelaksanaan sirtunya hanya beberapa truk selebihnya menggunakan tanah yang ada dilokasi. Jadi kemungkinan besar masyarakat dibodohi,” tegas T kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Menurut T, sejak awal tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan, dan warga tidak dilibatkan dalam penyerapan tenaga kerja. Padahal, kata dia, jika warga dilibatkan, warga bisa ikut memastikan spek bangunan memenuhi standar, tanpa adanya kecurangan.
“Jadi intinya kalau dari warga, diharapkan ada sosialisasi, pemberitahuan, terus dilibatkan untuk penyerapan tenaga kerja, sehingga warga mengetahui itu spek bangunan memenuhi standar, dengan kualitas baik sesuai dengan perencanaan, sehingga tidak kejadian lagi baru satu tahun sudah roboh,” katanya.
T juga menyoroti material yang dinilai kekurangan dan berdampak pada kekuatan bangunan.
Bahkan, T menyebut prosedur kerap tidak dilaksanakan oleh pihak pelaksana.
T menegaskan, protes warga bukan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, warga merasa berhak mengawasi karena dana proyek berasal dari rakyat, ingin agar kualitas pekerjaannya baik sesuai dengan keharusannya tidak asal asalan, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ia menambahkan, dalam perencanaan proyek sudah melibatkan Tim Tenaga Ahli. Namun dalam pelaksanaan, ia menilai ada ketidaksesuaian, termasuk soal volume dalam RAB.
“Tetap kan menghambur-hamburkan anggaran,” pungkasnya.
Pengakuan mengejutkan datang dari Lurah Ciamis, Muhlaso Dian Adinata S.STP. Saat dihubungi wartawan melalui saluran WhatsApp, ia mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan dilaksanakannya pekerjaan tersebut di wilayahnya.
Pernyataan lurah itu semakin menguatkan keluhan warga soal minimnya sosialisasi dan koordinasi dari pihak pelaksana proyek.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV. Pabi Mandiri selaku kontraktor pelaksana maupun pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Provinsi Jawa Barat belum berhasil diklarifikasi.
(AL)
