Humbahas, MP-POLRI – (11/11/2026) Kejari Humbang Hasundutan melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ( Kasi Pidsus), Jhon Merdiosman Purba, S.H., M.H., melaksanakan Penggeledahan pada Sekolah SMA Negeri 1 Paranginan, pada hari Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024 SMA Negeri 1 Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor: PRINT-05/L.2.31/Fd.2/11/2026 tanggal 09 November 2026 dan penetapan izin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tarutung No. 67/PenPid.B-GLD/2026/PN Trt tanggal 09 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel. Setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Kajari Humbang Hasundutan Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Van Barata Semenguk, S.H., M.H. menyampaikan, “Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyidik melakukan pemeriksaan dan pencarian terhadap sejumlah dokumen serta barang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dari hasil penggeledahan, ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen serta barang bukti yang selanjutnya akan diteliti dan dianalisis untuk kepentingan proses penyidikan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan”, ucap Bara
Penanganan perkara ini diawali dari penyelidikan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOSP serta memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan akan terus mengoptimalkan proses penyidikan guna membuat terang dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari keuangan negara.
Harapan nya buat seluruh Kuasa Pengguna Anggaran agar benar-benar menggunakan Dana Negara dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(FS)
