Rejang Lebong, MP-POLRI — Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDN 58 Rejang Lebong,prov Bengkulu menjadi perhatian. Proyek yang bersumber dari APBN dengan nilai bantuan sebesar Rp678.121.568 tersebut tercatat memiliki waktu pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak 25 Juni hingga 23 September 2026.
Namun, hingga setelah batas waktu pelaksanaan berakhir, sejumlah pekerjaan disebut masih belum rampung. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan waktu pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan revitalisasi satuan pendidikan tersebut.
Berdasarkan papan informasi kegiatan, program tersebut berada di bawah Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelaksana kegiatan tercantum Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026.
Salah satu pekerjaan yang menjadi sorotan adalah pemasangan paving block yang disebut belum selesai dikerjakan meskipun kegiatan telah melewati batas waktu yang tercantum dalam papan informasi proyek.
Selain persoalan keterlambatan, keberadaan dan fungsi struktur P2SP di lapangan juga dipertanyakan. Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan struktur P2SP diduga belum dipasang sebagaimana mestinya. Hal ini perlu diklarifikasi karena P2SP tercantum sebagai pelaksana kegiatan, sehingga masyarakat berhak mengetahui bagaimana struktur kepanitiaan tersebut menjalankan fungsi, tanggung jawab, serta pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan.
Keterlambatan pekerjaan bukan hanya berkaitan dengan persoalan waktu. Dengan nilai bantuan mencapai Rp678 juta lebih, masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai rencana, spesifikasi, volume, serta ketentuan program revitalisasi.
Terlebih, pekerjaan paving block yang belum rampung menjadi bagian yang perlu mendapat penjelasan terbuka. Apakah keterlambatan disebabkan faktor teknis, perubahan pekerjaan, kendala material, atau alasan lainnya, semuanya perlu dijelaskan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, dugaan bahwa P2SP hanya menjadi formalitas juga perlu diklarifikasi secara resmi. MP-POLRI tidak menyimpulkan adanya pelanggaran, namun kondisi di lapangan tersebut patut mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan program Pemerintah.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, siapa yang melakukan pemeriksaan progres pekerjaan, serta apakah pekerjaan yang belum selesai telah mendapatkan persetujuan atau perpanjangan waktu sesuai ketentuan.
Program revitalisasi sekolah pada dasarnya bertujuan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Karena menggunakan uang negara melalui APBN, pelaksanaannya dituntut transparan, tepat sasaran, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Atas kondisi tersebut, pihak P2SP SDN 58 Rejang Lebong, pihak sekolah, Dinas Pendidikan terkait, serta instansi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu memberikan penjelasan mengenai keterlambatan pekerjaan, status pemasangan paving block, mekanisme pengawasan, serta keberadaan struktur P2SP dalam pelaksanaan program tersebut.
jika batas waktu pelaksanaan sudah berakhir pada 23 September 2026, kapan seluruh pekerjaan revitalisasi SDN 58 Rejang Lebong benar-benar diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab memastikan kualitas serta penggunaan anggaran Rp 678 juta lebih tersebut sesuai ketentuan?
Ketika dikonfirmasi ibu Reda kepala sekolah SD NEGERI58 REJANG LEBONG lewat chat WhatsApp belum ada di jawaban.
(Fds)
