Rejang Lebong, MP-POLRI — Pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi Puskesmas Sumber Urip di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah hal di lapangan yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan subkegiatan Pengembangan Puskesmas dan belanja rehabilitasi gedung Puskesmas Sumber Urip.
Proyek tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026, dengan nilai kontrak tercantum sebesar Rp5.146.986.428. Nomor kontrak yang tertera yakni 800/002/R.PUSKESMAS/DINKES/2026, tertanggal 29 Agustus 2026, dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender.
Dalam pantauan di lokasi, kondisi bangunan lama tampak dibongkar pada sejumlah bagian sehingga proses pekerjaan terlihat seperti pembangunan kembali pada bagian tertentu. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan lingkup pekerjaan yang tercantum dalam dokumen maupun papan informasi proyek.
Secara umum, istilah konstruksi gedung kesehatan dapat mencakup pembangunan, perubahan maupun renovasi gedung kesehatan seperti puskesmas. Karena itu, kondisi fisik di lapangan perlu dibandingkan dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, serta dokumen kontrak untuk memastikan kesesuaiannya.
Selain itu, di lokasi juga terlihat material pasir yang secara kasat mata dinilai kurang baik. Material tersebut kemudian menjadi perhatian karena kualitas bahan bangunan merupakan bagian penting dalam memastikan pekerjaan konstruksi memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.
Konsultan pengawas yang dikonfirmasi wartawan, Topik, membenarkan bahwa terdapat pasir yang menurutnya tidak diterima untuk digunakan dalam pekerjaan.
“Sudah saya katakan saya tidak terima pasir ini. Cukup sekali ini saja, saya bilang dengan yang antar pasir,” ujar Topik.
Saat ditanya mengenai keberadaan kantor direksi keet di sekitar lokasi proyek, Topik mengatakan pihaknya masih mencari tempat yang sesuai.
“Kalau direksi keet sedang dicari Pak Kadus,” katanya.
Sementara mengenai informasi yang menyebut adanya dugaan penggunaan solar bersubsidi untuk kegiatan proyek, Topik menyatakan belum mengetahui hal tersebut.
“Kalau solar subsidi itu saya tidak tahu nian, Pak,” ujarnya.
(Fds)
