Bekasi, MP-POLRI — Proses seleksi calon Direktur Bidang Teknik (Dirtek) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Patriot periode 2026–2031 hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, pengumuman Dirtek tak kunjung dilakukan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) sekaligus Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Publik menyoroti lambannya pengumuman Dirtek PDAM tersebut. Kondisi ini memunculkan berbagai penilaian, termasuk dugaan bahwa proses seleksi tidak hanya berkaitan dengan aspek profesionalitas, tetapi juga diduga diwarnai kepentingan di lingkaran kekuasaan, termasuk adanya manuver yang sarat dengan upaya mempertahankan kekuasaan.
Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Hasil Sementara Peserta Pelamar yang Lolos Seleksi Administrasi, Panitia Seleksi Administrasi menetapkan sebanyak enam peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Penetapan tersebut merujuk pada hasil verifikasi berkas lamaran peserta seleksi sebagaimana tercantum dalam dokumen bernomor 900.1.13.2/23/Pansel.Dirtek-Perumda tanggal 16 April 2026.
Selanjutnya, Panitia Seleksi mengumumkan tiga nama calon Direktur Teknik (Dirtek) Perumda Tirta Patriot (PDAM Kota Bekasi) yang lolos ke tahap akhir pada Juni 2026.
Tiga nama calon Dirtek PDAM yang lolos ke tahap tiga besar seleksi tersebut adalah Edwarsyah, Irwan Indriyanto, dan Bahrul Alam. Ketiga kandidat ini berhasil menyingkirkan peserta lainnya untuk memperebutkan posisi pimpinan bidang teknik.
Dalam keterangannya saat menjabat Plt Asda 2, Agus Harfa menyampaikan bahwa proses seleksi calon Dirtek PDAM telah memasuki tahap final. Panitia Seleksi telah mengantongi tiga nama calon yang akan diajukan kepada Wali Kota Bekasi untuk ditetapkan sebagai Dirtek.
Saat itu, pengumuman Dirtek disebut akan ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi dalam beberapa minggu ke depan.
“Insyaallah bulan Juni (pertengahan) ini bakal diumumkan Direktur Teknik (Perumda Tirta Patriot) yang baru,” tambahnya.
Namun, hingga kini, penetapan siapa yang akan duduk di kursi Dirtek PDAM Tirta Patriot belum juga diumumkan. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai alasan molornya penetapan calon yang telah dinyatakan lolos hingga tahap akhir.
Sekretaris Forum Organisasi Daerah (FORDA), Ahmad Syahbana, mengatakan kecurigaan pihaknya selama ini seolah terbukti dengan belum diumumkannya Dirtek PDAM oleh KPM sekaligus Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Ia menduga masih terdapat kepentingan yang belum selesai dalam proses tersebut.
“Seleksi Dirtek tidak diselenggarakan di ruang publik, tetapi ditransaksikan secara personal. Tukar tambah kekuasaan berlangsung bukan atas dasar meritokrasi, tetapi semata-mata karena oportunisme kekuasaan,” ujar Ahmad, pada Jumat (14/08/2026).
Menurut Ahmad, persoalan utama bukan hanya mengenai siapa yang akan menjabat posisi Dirtek, tetapi juga bagaimana proses seleksi berlangsung secara terbuka. Hingga hari ini, hasil akhir seleksi belum diumumkan secara terbuka oleh Wali Kota Bekasi.
“Kalau prosesnya memang transparan dan profesional, seharusnya tahapan serta hasil seleksi dapat diketahui publik sesuai ketentuan. Jangan sampai muncul ruang kecurigaan karena informasi yang terbatas,” ujar Ahmad.
Sorotan semakin berkembang setelah muncul informasi mengenai adanya calon Direktur Bidang Teknik berinisial BA yang dibawa oleh Direktur Utama Ali Imam Faryadi ke kediaman Wali Kota Bekasi.
Ahmad menilai, jika pertemuan tersebut benar terjadi, hal itu dapat membahayakan integritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi.
“Kita melihat bagaimana praktik bagi-bagi kekuasaan ini masih berlanjut. Padahal Wali Kota berjanji untuk membersihkan korupsi dan nepotisme. Seharusnya itu menjadi prioritas,” ungkap Ahmad.
“Jika pertemuan itu menjadi prioritas utama dalam pengisian jabatan strategis, apa bedanya pemerintahan Wali Kota saat ini dengan pemerintahan sebelumnya yang terjaring OTT KPK?” lanjutnya.
Menurut Ahmad, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya soal latar belakang para pejabat tersebut, tetapi juga bagaimana transparansi dalam proses seleksi.
“Apakah mereka memiliki keahlian teknis dalam mengelola perubahan? Atau ini hanya cara politik bekerja mengamankan posisinya di lingkaran kekuasaan?” tambahnya.
Pihaknya tidak ingin menuduh pihak tertentu. Namun, apabila informasi tersebut benar terjadi, menurutnya, perlu ada penjelasan resmi mengenai konteks pertemuan tersebut agar tidak menimbulkan prasangka terhadap integritas Wali Kota.
“Pertanyaannya sederhana, apakah benar ada calon yang dibawa oleh Dirut ke rumah Wali Kota? Kalau benar, dalam kapasitas apa? Apakah berkaitan dengan proses seleksi atau hanya pertemuan biasa? Ini harus dijelaskan supaya tidak menjadi bola liar di masyarakat,” cetusnya.
Ia juga mempertanyakan independensi Direktur PDAM. Sebab, jika terdapat komunikasi dalam pertemuan tersebut yang berpotensi memengaruhi proses penentuan calon, maka publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pencegahan konflik kepentingan.
“Jangan sampai publik kemudian bertanya, apakah Direktur PDAM membawa salah satu calon karena ada kepentingan untuk memperkokoh kekuasaan yang dipimpinnya, membangun kelompok tertentu untuk menguatkan kekuasaan di PDAM Tirta Patriot,” katanya.
Ahmad menilai istilah “lelang jabatan” tidak boleh sekadar menjadi tudingan tanpa dasar. Namun, menurutnya, hal tersebut harus diklarifikasi secara transparan kepada publik agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
“Kalau memang tidak ada permainan, buka saja prosesnya. Sampaikan siapa yang lolos setiap tahapan, bagaimana penilaiannya, apa dasar penetapannya, dan siapa yang akhirnya dipilih. Dengan begitu masyarakat bisa menilai bahwa prosesnya memang profesional,” ujarnya.
FORDA meminta KPM sekaligus Wali Kota Bekasi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tahapan seleksi Direktur Bidang Teknik Perumda Tirta Patriot periode 2026–2031, termasuk memastikan Panitia Seleksi bekerja secara independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Ahmad juga mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
“Ini bukan sekadar soal siapa yang menjadi Direktur Teknik. Ini menyangkut tata kelola perusahaan daerah dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai sejak proses seleksi saja sudah muncul kecurigaan,” pungkasnya.
(Dons)
