KEPSUL, MP-POLRI – Tidak ada lagi ruang bagi ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran daerah. Sikap tegas ini ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menguliti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ketua Pansus, Julkifli Umagapi, secara terbuka memberikan peringatan keras bahwa temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan langsung direkomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH) baik Polres maupun Kejaksaan Negeri (Kejari).
Dalam pernyataannya usai pembentukan Pansus, Julkifli menegaskan bahwa panitia yang beranggotakan tujuh orang ini bekerja dengan waktu yang singkat namun krusial, yakni hingga 5 Mei 2026 mendatang, atau satu bulan.
“Kami akan bekerja sungguh-sungguh. Ini demi kemajuan Kepulauan Sula,” tegas politisi dari PDIP tersebut.
Setelah rapat internal untuk menyusun “senjata” analisis dokumen, Pansus akan memanggil seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan data. Setiap rupiah yang dikeluarkan Pemda Sula akan diverifikasi kecocokannya dengan realisasi di lapangan.
Poin paling menyita perhatian adalah pernyataan Julkifli terkait konsekuensi hukum. Ia tidak main-main soal integritas.
“Apabila ada temuan yang tidak bisa dijelaskan atau dipertanggungjawabkan, maka Pansus akan merekomendasikan ke aparat penegak hukum,” ucapnya lantang.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahaya bagi oknum pejabat yang mungkin masih berniat memanipulasi laporan keuangan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat membersihkan praktik korupsi atau penyelewengan anggaran yang selama ini sering luput dari pengawasan.
Menyadari beratnya tugas mengawasi birokrasi, Julkifli juga mengetuk pintu partisipasi masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Kepulauan Sula untuk tidak diam saja.
“Saya meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal kerja-kerja Pansus ini,” pintanya.
Sekarang, mampukah Pemerintah Daerah Kepulauan Sula menjawab semua pertanyaan anggota dewan tanpa celah? Atau justru akan ada nama-nama besar yang terseret rekomendasi hukum sebelum Mei berakhir? Publik kini menanti.
(Humas)
