Media Purna Polri, Kepsul_Maluku Utara | Ketua Badan Permusayaratan Desa (BPD) Desa Capalulu, Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Jufri Capalulu diduga telah melakukan Pembodohan terhadap warga Desa Capalulu.

Dugaan pembodohan itu dengan mencatut nama Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes (HT) yang menyebut dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016-2018.

“Ketua BPD Jufri Capalulu bilang, Dokumen LHP itu adalah dokumen rahasia yang tidak bisa dilihat dan diambil masayarakat desa dan itu bukan dia (Ketua BPD red) yang bilang tapi Pak Bupati yang bilang bahwa LHP adalah dokumen rahasia” Kata salah seorang warga Boker Manila kepada media ini via telpon seluler Kamis (9/1/2020).

Boker menilai pihaknya bersama sejumlah warga yang datangi kediaman ketua BPD yang tidak kami akui itu dibodohi dengan membawa nama Bupati. Menurutnya dokumen LHP itu adalah dokumen publik yang tidak bisa disambunyikan dari masayarakat.

Kemungkinan kata Boker, LHP itu banyak temuan anggaran desa yang disalah gunakan oleh Kades M. Ali selama dia memimpin sehingga disembunyikan. Heranya APBDesa bisa dipublikasi lewat baliho informasi tapi LHP hasil audit dari anggaran publikasi di baleho tersebut jadi dokumen rahasia, jelas Boker.

Selain itu salah satu Pengurus Pemuda Capalulu, Sahrul Ipa, mengatakan Ketua BPD yang tidak diakui warga masayarakat Jufri Capalulu diduga melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP)

“jika benar yang disampaikan Jufri Capalulu ke warga bahwa LHP anggran Desa itu dokumen rahasia maka saya mau bilang Bupati HT dan Jufri Capalulu diduga melanggar UU KIP. UU Yang menjelaskan Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas,”tutur Sahrul.(Isto)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini