MEDIA PURNA POLRI,LOTIM- Badan Peneliti Independen (BPI) mendatangi Kantor Inspektorat Lombok Timur guna mempertanyakan hasil Invertigasi dari Tim Inspektorat tentang laporan Lembaga Permusyawaratan Desa dan Masyarakat, tekait penyelewengan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa oleh Kepala Desa Denggen Timur Desa Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Senin 11-02-2019.
Kemudian saat di temui di Kantornya Sekdes (Supardi) menjelaskan terkait laporan BPD dan Masyarakat Denggen Timur, pada tanggal 14 /01 yang sampai hari ini sudah hampir satu bulan hasil pemeriksaan di lapangan masih tahap Pengumpulan Tambahan Informasi (PTI), Imbuhnya.
Sesaui dengan pertanyaan salah satu Tim Dari Peneliti Independen (BPI) ,apakah Inspektorat ada MOU dengan semua Kepala Desa, Kemudian di jawab Supardi Kami sekedar sebagai pendamping, contonya apabila dari pihak Desa membutuhkan untuk di dampingi dalam penyusunan Anggaran itu baru kami lakukan bukan berarti kami buat suatu perjanjian MOU itu tidak, Tegas nya.
Bahkan dalam hal Audit , kami punya standar khusus, bahkan katanya tidak berani serta merta mengambil keputusan dengan sangat cepat ,tetapi harus melalui tahapan-tahapan dan kode etik standar yang kami miliki kalou pun nantinya sudah di anggap lengkap maka akan bisa di simpulkan apakah penemuan nya bisa baik sesuai fakta atau tidak sesuai fakta itu yang masih kami dalami kemudian di perjelas,Ungkapnya.
Namun, sambung Supardi perlu pengumpulan bukti-bukti outentik di lapangan terkait hal ini juga pihak Inpektorat memeriksa dengan khusus sehingga akan lebih cepat, namun kami tidak berani pastikan kapan akan bisa rampung, Ucap Supardi .
Senada di katakan oleh salah satu tim audit Lapangan, Ibu Skayan menambahkan, tidak semudah itu karna menurutnya masyarakat yang di temui di lapangan pun tidaklah bisa hadir semua ada yang ke sawah jadi kan tidak mungkin bagi kami untuk menemui mereka, karena lokasinya jauh, Ucapnya dengan nada rendah.
Kemudian tambah Ibu Skayan, untuk mengajak Badan Pengawas Independen(BPI) untuk sama-sama mengawasi, malah tegasnya lebih bagus jika kita awasi bersama supaya hasilnya bisa efektif dan transparan, Imbuhnya.
Demi mengetahui akan kebenaran dari keterangan pihak Inspektorat. Media Purna Polri (MPP) pun menyambangi rumah pelapor yakni BPD dan masyarakat Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berbanding terbalik dengan yang di sampaikan oleh pihak Inspektorat kata salah satu tim BPI.
Kemudian, salah satu dari BPD mengunkapkan, betul dari pihak Inspektorat datang namun pemeriksaan di lapangan terkesan tidak teransparan dan kami dari pihak BPD tidak di libatkan, Katanya.
Kalau memang tim pemeriksa melibatkan kami kan enak kita panggil orang-orang yang di butuhkan, sesuai dengan isi laporan tetapi ini tidak sama sekali katanya dengan nada kesal.
Kemudian tambahnya , yang datang ada empat Orang : Pak Zaenul, Pak Haeri, Ibu Skayan dan Pak Haerudin.
Namun pemanggilan dilakukan terkesan tidak transparan dengan cara di masukkan ke ruangan Kantor Desa itupun orang-orang beda masalahnya.
Jadi bagi kami, itu kesan nya ada keterpihakan dari tim investigasi lapangan padahal setelah meninjau lokasi dan data-data, di akui oleh salah satu Tim lapangan, Pak Zaenul yang katanya kepada kami waktu itu, kalau di lihat dari fakta di lapangan dan data-data pendukung secara administrasi ini salah dan bisa di bilang sudah termasuk penyelewengan,Beber salah satu Badan Permusyawaratan Desa.
Kemudian kata salah satu warga yang tidak mau di sebutkan namanya, mengatakan kami sudah muak dengan Kepala Desa yang sudah banyak memakan uang rakyat dari mulai tahun anggaran 2017 hingga anggaran 2018 yang sengaja di permainkan, di tegaskan nya lagi kami punya bukti baik tertulis maupun dari sumber-sumber yang di percaya kebenarannya.
Bahkan salah satu yang terlihat jelas pembuatan sumur bor makrak yang memakan anggaran yang tidak sesuai dengan standar harga setelah di kalkulasikan kedalaman sumur bor tersebut per meter nya menghabiskan satu juta lebih itu salah satu buat kami geram belum lagi Jalan Usaha Tani (JUT)yang pengerjaan nya amburadul, belum lagi anggaran semen yang fiktif dan banyak lagi yang lain kesal warga.
(Tim Mpp Lotim)
