(MPP) – Meski masih Pro Kontra pendapat boleh tidaknya oknum PNS jadi perantara pengadaan Tanah bagi kepentingan Badan Hukum Usaha Swasta paling tidak hal itu akan saling mengganggu kepentingan waktu kerja.

Seorang PNS dituntut bekerja secara profesional,tidak bisa lagi asal masuk kerja,soal kinerja sesampainya,model kerja PNS gaya bebas saatnya ditertibkan,dibina selagi mungkin dan dibinasakan jika tetap membandel.

Itu yang membuat oknum yang diduga PNS berinisial Lm nekat bertahan menjadi Kuasa pk Sqntio Cs yang juga kakek mertuanya sendiri,meski sang kakek sudah gidak mempercayainya lagi,alasan sang kakek kebanyakan janji yang tidak ada faktanya.

Diduga Lm tidak terbuka dalam proses penjualan tersebut,sehingga sang kakek mertua mulai kehilangan kepercayaan.” Ucap Santio sudah empat bulan proses tetapi cuma diberi janji dan janji sedang pk Santio memerlukan uang untuk keperluan harian dan berobat.

Oknum Lm yang diduga aktif disalah satu intansi membidangi hukum sesungguhnya kurang layak menjadi makelsr tanah,setidaknya yang bersangkutan sadar posisinya sebagai abdi negara dan abdi hukum,meski belum ditemukan aturan mutlak yang melarang PNS menjadi mediator bidang pertanahan setidaknya ada UU ASN dan PP No 53 th 2010 tentang PNS,harusnya menjaga diri dan intitusinya untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi terjadi penyimpangan bertalian dengan jabatanya sebagai PNS.

Lain dari itu hendaknya Lm sadar bila Kuasa itu tidak bersifat mutlak,dapat dicabut oleh pemberi kuasa sewaktu waktu,kecuali dibuat dihadapan Notaris dan dibuat akta kuasa,maka pencabutanya harus melalui putusan Pengadilan Negri.

Ingat pula penerima kuasa tidak boleh merugikan pemberi kuasa,dalam hal ini kordinator lahan Ulayat Adat Bawo Santio Bin Langkan yang juga masih ada hubungan famili sebagai kakek mertuanya sendiri,perbuatan mergikan pemberi kuasa bertentangan dengan asas-asas pemberian Kuasa dalam Hukum Perdata Indonesia.

Bila hal itu terjadi maka kuasa dapat dituntut oleh pemberi kuasa sesuai dengan bentuk penyimpanganya,bisa perdata dengan pasal umum 1365 atau delik Psl 378 dan atau Psl 372 yang umumnya terjadi dilapangan dan dilakoni penerima Kuasa,disebabkan penerima kuasa bertindak over capasity dari hak yang tercantum dalam perjanjian Kuasa Penjualan Tanah lihat Pslb1320 dan 1338 KUH Perdata sebagai asas umum dalam Perjanjian(vide buku Perjanjian Buku III oleh Prof Dr Sunaryati Sudibyo,SH,MH).

Catatan akhir dan sebuah renungan bahwa dalam leges PN Buntok lahan Ulayat Adat Bawo,tanah adat pada umumnya tidak boleh diperjual belikan,dasarnya hak ulayat adalah hak kolektif bukan hak tanah perseorangan maka hukum melindungi agar hak kolektif tetap terjaga keaslianya guna anak cucu anggota hak ulayat tersebut.

Kalaupun mau dipindah haknya harus melalui konversi lahan adat ke hak milik pribadi,ada syarat syarat dan prosedurnya tidak asal membuat skt atau skta,disini masalahnya pada umumnya hak adat dirubah menjafi hak milik tanpa melalui prosedur hukum yang benar,akibatnya hampir diseluruh Desa wilayah DAS Barito Desa kehilangan aset lahan,yang sebelumnya Desa diwilayah ini memiliki hutan Desa,Tanah Desa ratusan bahkan ribuan hektar.

Upaya pelepasan hak ulayat kepada Badan Huku Usaha bisa dilakukan dengan membentuk Kerjasama,baik untuk Badan Usaha Tambang,Badan Usaha Sawit,Badan Usaha Karet dan lainya dengan prinsip lahan ulayat akan tetap menjadi milik warga Adat dan pihak Badan Usaha hanya mengambil manfaat dan atau memanfaatkan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

Sedang Santip sampai berita ini dinaikan sudah bulat dan mutlak tidak mempercayai lagi tim Lm dan Lds untuk mengupayakan penjualan lahan tersebut kepada pihak manapun,dasarnya Surat Kuasa ke-2 yang diberikan kepada LBH PKRI Mako Kalteng dibuat tanggal 07 Desember 2018 tentu dengan tetap menghormati hak-hak kuasa pertama yang melekat dan timbul akibat jalankan kewajiban selaku Kuasa Santio sebelumnya,dengan catatan semua pengeluaran terkait kasus ini ada rincian dan nota resminya agar dapat ditentukan berapa jumlah dana yang sudah dikeluarkan pihak  pertama.

Semua itu tergantung seleksi berkas nantinya oleh Tim Kuasa LBH PKRI Mako Kalteng,apa layak tidaknya lahan tersebut dipindah tangankan dari hak ulayat adat Bawo kepada Badan Usaha yang resmi,karena Badan Usaha Hukum yang membutuhkan lahan untuk membuka ataupun mengembangkan Usahanya wajib mengantongi terlebih dahulu izin lingkungan,izin lokasi izin ippkh,izin ipk,izin amdal,tidak asal menjual lahan terlebih lahan ulayat adat ada ketentuan hukum yang harus dilengkapi terlebih dahulu,guna keyertiban dan kepastian hukum tentunya(10/12/18.TS,SH).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini