MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Salah satu problem lapangan bagi pelaksana proyek di Barsel Kalteng adalah sumber tanah urug bagi proyek yang membutuhkan timbunan dari galian C pada lokasi proyek terkait.

Salah satunya proyek jalan di Km 20 jalan menuju Desa Tabak Kanilan Kec Gunung Bintang Awai Kab Barito Selatan,proyek dengan pagu 20m multiyears itu tidak jelas darimana sumber tanah urugnya,informasi yang didapat awak media mpp diduga tanah urug jalan tersebut bersumber dari galian C yang belum jelas perizinanya,demikian disampaikan tim mpp dibawah kordinasi Bang Ltf Km yang disampaikan kepada Perwakilan mpp Kalimantan Tengah.(10/12/2018).

Jika ini terbukti berarti pelaksana proyek melakukan perbuatan melawan hukum alias menggunakan tanah urug yang tidak resmi alias tidak legal,hal ini masih dalam telisik tim mpp perwakilan Kalteng untuk menguji kebenaranya.

Jln menuju Desa Tabak Kanilan terbilang kurang baik,itu sebabnya Pemda Barsel membangunnya dengan program multiyears agar pembangunnya bisa berjenjang diselesaikan,sayang dalam proses pelaksanaannya diduga ada potensi keluar prosedur teknis dan administrasi yang ada.

Satu diantaranya tentang izin galian C yang belum jelas bagi proyek ini dan anehnya pihak terkait malah menggunakan preman dalam berhadapan dengan konfirmasi mpp,itu bukan cara yang ilegal tentunya,mestinya tunjukan informasi yang benar dan data yang akurat bukan malah mengancam media bila memuatnya.

Era informasi dan tranformasi dalam penggunaan dana Negara tidak boleh ditutup-tutupi sedapat mungkin keterbukaan sebagaimana diatur dalam perundangan di Republik ini dijalankan dengan baik dan benar,diantara perundangan terkait adalah UU 14 th 2008 Jo PP 61 th 2010 Jo Perda Kalteng 5 th 2013 harus dijalankan oleh Badan Usaha Hukum yang melakukan kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta menggunakan dana Negara baik dari APBN maupun bersumber APBD.

Pentingnya izin resmi galian C bagi kontraktor pelaksana proyek Negara terkait dengan pajak Daerah,baik itu restribusi,Pnbp maupun pajak Daerah itu sendiri,dengan tidak adanya izin galian C diduga berpotensi merugikan Daerah dimana proyek sedang berjalan,hal ini bisa masuk penggelapan pajak Daerah,restribusi Daerah dan atau Pnbp Daerah pada umumnya,selain tentunya ancaman pencemaran Lingkungan Hidup dalam jangka waktu lama karena tanah sekitar digali dan diangkut tanpa standard keselamatan LH.

Pelaksanaan jika mau jujur bisa kontrak lahan warga seputar untuk perizinan galian C,sayangnya jarang pelaksana yang mau membuka izin galian C sendiri tampaknya lebih menguntungkan jalan pintas meski berpotensi menimbulkan soal lingkungan hidup kedepannya,keberadaan izin galian C proyek jalan Tabak Kanilan akan terus ditelusuri tim mpp Kalimantan Tengah bekerjasama dengan pihak terkait yang peduli Lingkungan Hidup dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Barito Selatan/PAD Barsel. (Tim mpp)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini