KUDUS (MPP) – Kabupaten Kudus belum lama ini di buat resah dengan ulah oknum yang mengaku wartawan dan LSM. Kedatangan para oknum ini dengan bermacam macam cara untuk mendapatkan uang dari pihak dinas dan para kepala sekolah dan kontraktor di lapangan. Terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang di laksanakan oleh pihak Dinas baik itu Dinas PU & ESDM maupun yang lainnya .
Terutama sekolah baik yang menerima pekerjaan kontraktual ataupun yang swakelola. Menurut salah satu kepala sekolah yang berhasil di temui awak media ini.Mengatakan bahwa kami sangatlah resah dengan ulah oknum baik itu yang mengaku wartawan maupun yang mengaku LSM. Karena semuanya di saat kami menanyakan Kartu Tanda Anggota (KTA) semuanya bisa menunjukkan .
Namun tentang kebenaran dan keasliannya kami tidak jelas Begitu juga pihak dinas merasa resah dengan kedatangan oknum yang mengaku wartawan dan LSM.Menurut keterangan yang di himpun awak media ini dari salah satu kepalasekolah yang mendapatkan pekerjaan rehab dan kontraktual ,dirinya di datangani oleh orang yang mengaku dari salah satua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) namun saat di mintai Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak bisa menunjukkan .Sehingga sangatlah meragukan apakah benar LSM atau bukan . orang tersebut semata mata datang hanya untuk meminta uang bensin. Karena banyaknya alasan dan pertanyaan yang di lontarkan terpaksa di kasih meskipun sedikit.Beberapa kepala sekolah meupun Kontraktor yang ada di kabupaten kudus mengharapkan agar Pihak Kantor Kesbangpol dan Kom Infokabupaten Kudus.
Kira nya bisa mengeluarkan surat edaran untuk para SKPD yang ada di kabupaten Kudus. Dengan mencantumkan nama nama wartawan dan LSM yang di anggap sudah memenuhi syarat dan terdaftar di kesbangpol. Jadi kami akan menerima Wartawan dan LSM yang namanya tercantum di dalam surat Edaran tersebut.
Dengan demikian maka kami yakin kabupaten kudus akan aman dan kondusip dari ulah wartawan dan LSM yang gadungan . Dan ini salah satu cara untuk menjadikan kabupaten kudus yang kondusip tidak terlepas dari ketegasan Bupati untuk menyikapi kasus ini dan memerintahkan pihak Kesbangpol dan Humas agar segera mengadakan Pertemuan dengan para wartawan dan LSM di kabupaten kudus yang sekaligus mendata nama nama LSM dan wartawan yang ada di kabupaten kudus.
Sehingga bagi wartawan media cetak yang tidak bisa menunjukkan medianya dan tercantum namnya di dalam Box redaksi maka dia bukan wartawan (tapi wartawan gadungan ) dan untuk LSM yang belum mempunyai SKT segera melengkapi persyaratannya agar bisa mendapatkan SKT .
Selama pihak LSM belum mempunyai SKT maka LSM tersebut belum bisa terdaftar di kesbangpol.Selain itu pihak penegak hukum juga di harapkan bisa menerima laporan para kepala sekolah meupun Kontraktor yang di datangi oleh Lsm dan Wartawan yang belum di ketahui legalitasnya untuk segera di ambil tindakan hukum.
Karena sangatlah membuat resah di Kabupaten Kudus ini dengan meminta minta uang bahkan ada yang sampai datang kerumah kepala sekolah untuk meminta uang dengan alasan pemasangan iklan namun tidak ada medianya. Jika kasus ini di terapkan maka kabuupaten kudus akan aman dari oknum yang mengaku LSM dan Wartawan (SW)
