MEDIA PURNA POLRI,TERNATE – Massa aksi yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Peduli (FMP-Malut) Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa didepan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara, Rabu (28/3).

Massa menggunakan satu mobil truk dilengkapi sound sistem dan membawa sebuah spanduk bertuliskan, “Polda, Kejati menyelidiki Rp 45 Miliar fiktif, Polda , Kejati Malut segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kepala BPKAD Ahmad Purbaya dan mendesak KPK telusuri Rp 45 Miliar”.

Dalam aksinya masa mendesak Polda dan Kejati Malut segera melakukan penyelidikan dan pemanggilan terkait dengan 15 paket proyek yang diduga fiktif senilai Rp 45 Miliar lebih.

Massa juga mendesak Plt Gubernur Provinsi Malut segera melakukan evaluasi terhadap Ahmad Purbaya karena dinilai gagal memimpin BPKAD Malut sehingga mengakibatkan hutang daerah yang berlipat ganda.

Koordinator aksi, Sertono Halek mengatakan dengan hasil temuan pansus DPRD Provinsi Maluku Utara bahwa ada sekitar 15 paket kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 dan tidak ditenderkan serta terdapat perbedaan nilai pagu anggaran senilai Rp 45.728.055.901.

“Kami minta Polda dan Kejati Malut segera melakukan penyelidikan dan pemanggilan sekaligus memeriksa terhadap kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara, Terkait dengan 15 paket proyek kegiatan yang diduga fiktif senilai 45 Miliar lebih,” Teriak Korlap aksi Sartono Halek dalam orasinya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Kasi Penkum dan Humas Kejati Malut Apris R. Ligua meminta kepada massa aksi untuk menyerahkan data konkrit sebagai acuan Kejati melakukan penyelidikan.

“Soal kasus 15 paket fiktif senilai Rp 45 miliar lebih, Kami minta data konkrik, Jika kalian mendesak untuk melakukan pemeriksaan dan pemanggilan dengan kasus korupsi yang melibatkan kepala BPKAD Ahmad Purbaya terkait masalah 15 paket kegiatan yang diduga fiktif, Harus kalian mencantumkan rincian dari 15 paket tersebut, Mari kita sama sama pelajari apa betul 15 paket itu tidak dianggarkan di APBD 2016 atau bagaimana,” Kata Apris.

Atas permintaan humas Kejati, massa aksi berjanji segera menyerahkannya. (Alan/mPP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini