MEDIA PURNA POLRI,TERNATE- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Perumahan Provinsi Maluku Utara (Malut) optimis proyek di tahun 2019 – 2020 lebih efektif dan efisien.
Kepala Satuan Kerja (Ka.Satker) SNVT PnP Malut Sandin Hi. Husen saat di temui di Hotel Royal’s Resto Ternate Kamis 17/01/2019 mengatakan, untuk proyek dan program di tahun 2019 hingga 2020 harus ditangani dengan serius, sehingga pembangunan rumah susun dan khusus dapat berjalan dengan baik dan sesuai.
“Untuk di tahun 2019 sampai 2020 program yang ada harus ditangani dengan serius, sehingga pembangunan rumah susun dan khusus dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” Harapnya.
Sementara di tahun 2018 untuk program pembangunan perumahan berjalan sesuai nilai perumahan dan memiliki tiga item yang pertama yakni, Deflog penghunian, Deflog kepemilikan dan kualitas pembangunan publik.
“Hal ini dilihat dari peningkatan kualitas rumah. Kemudian kita juga sudah melakukan penurunan angka rumah yang tidak layak huni pada tahun 2018, itu sudah sekitar 35 persen bila dilihat dari presentasinya dan pengembangan huni itu melalui pembangunan rumah susun. Nah, ini memang masih kecil ruangnya yang lebih dari 1,39 persen,” Katanya.
Untuk rumah khusus menangani kepemilikan tersebut dan di tahun 2018 sudah mencapai 3,9 persen, tentu hal ini terlihat kecil.
“Terkait prioritas anggaran kemarin tahun 2018 ada peningkatan sebesar 126 Miliar dan anggaran tersebut mengalir ke 10 Kabupaten/Kota. Tapi masih ada satu Kabupaten yang menjadi fokus kami yaitu Kabupaten Taliabu,”Ucapnya.
Kemudian terkait untuk yang paling banyak mendapatkan angka rumah Swadaya dari 10 Kabupaten/Kota, dan itu tergantung data yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota kepada SNVT PnP Malut, begitu juga dengan pembangunan rumah susun.
Disentil terkait jumlah perumahan di Kabupaten/Kota, untuk tahun 2018, kata Sahdin, pihaknya hanya fokus pada usulan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota dan sampai pada penanganannya.
“Hal ini konfirmasikan dengan pihak Badan Pusat Statistik Malut, sebab mereka yang memiliki data,” Pintanya.
“Alhamdulillah untuk fisik sudah 100 persen yang kini berada pada angka 99,89 persen. Mudah-mudahan kedepan peran Pemerintah Kabupaten/Kota, mendukung usulan tersebut, kemudian menyampaikan jenis kreteria yang kita harapkan, sehingga program tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan di wilayah Provinsi Maluku Utara,” Pungkasnya. (MPP/Alan)
