Curup, MP-POLRI – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap dana program Optimasi Lahan (Oplah) pertanian nonrawa di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong mulai mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Dugaan pungutan tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai oknum yang diduga meminta sejumlah uang kepada pihak penerima program dengan dalih biaya pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj).

Menanggapi persoalan tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan terlebih dahulu mempelajari informasi yang disampaikan.

“Setiap laporan kita tindaklanjuti. Nanti kita pelajari dulu,” ujar Kejari Rejang Lebong melalui Kasi Datun Isfardy, yang juga merangkap Plt Kasi Intel Kejari Rejang Lebong, kepada media, Senin (16/11/2026), di kantornya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah munculnya dugaan pungutan dalam pelaksanaan program Oplah nonrawa. Pasalnya, dana program yang diperuntukkan bagi optimalisasi lahan pertanian semestinya digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Apabila benar terdapat pungutan tanpa dasar hukum dengan dalih biaya pembuatan SPj, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan pihak yang terlibat, besaran pungutan, serta dasar permintaannya.

Kejari Rejang Lebong diharapkan dapat mengkaji informasi maupun laporan yang diterima sehingga dugaan tersebut menjadi terang dan tidak menimbulkan kerugian bagi para penerima manfaat program.

(Tim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini