
Jambi, MP-POLRI – Karang Taruna Desa Karang Mendapo secara resmi telah menyampaikan laporan terkait sejumlah persoalan PT SLUM kepada DPRD Provinsi Jambi. Laporan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kepedulian terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serta tindak lanjut dari pihak terkait.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) PT SLUM yang hingga saat ini masih dipertanyakan. Kejelasan mengenai dasar penerbitan HGU, luas areal, masa berlaku, serta kesesuaian pemanfaatan lahan perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak perusahaan maupun instansi berwenang.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi bersama Komisi III DPRD Provinsi Jambi menyatakan kesiapan untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT SLUM.
Rencana sidak ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk melihat langsung kondisi di lapangan, sekaligus menelusuri berbagai persoalan yang telah disampaikan oleh Karang Taruna Desa Karang Mendapo. Pemeriksaan juga diharapkan melibatkan pihak terkait dan aparat pengawas lingkungan agar setiap persoalan dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan.
Karang Taruna Desa Karang Mendapo berharap DPRD Provinsi Jambi dapat mengawal laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan kepastian. Aspirasi masyarakat diharapkan tidak berhenti sebatas laporan administratif, tetapi mendapatkan tindak lanjut nyata.
Selain persoalan HGU, aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar juga perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut.
Kini, masyarakat menantikan realisasi sidak bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Komisi III guna memastikan seluruh persoalan PT SLUM mendapatkan perhatian serius dan kejelasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
LAPORAN SUDAH MASUK, ASPIRASI SUDAH DISAMPAIKAN. KEJELASAN HGU HARUS DIUNGKAP, PERSOALAN LINGKUNGAN HARUS DITINDAKLANJUTI!
(Donal Simanjuntak)



