Kab. Bandung, MP-POLRI – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menegaskan pengelolaan keuangan desa harus transparan dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan masalah hukum.
Hal itu disampaikan KDS saat Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (09/11/2026), di hadapan 135 Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Bandung. Hadir Inspektur Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan.
“Kuncinya dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan harus betul-betul sesuai aturan. Dengan begitu tidak akan timbul masalah hukum atau temuan di kemudian hari,” ujar KDS.
KDS menekankan peran strategis Sekdes dalam mengawal pembangunan, mulai dari perencanaan, kesesuaian volume dan spesifikasi teknis, hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Ia pun meminta Inspektorat sebagai pengawas internal rutin melakukan pemeriksaan minimal tiga bulan sekali.
“Kalau ada temuan, selesaikan saat itu juga. Apakah pengembalian atau dialihkan ke program lain sesuai volume yang kurang itu,” tegasnya.
Menurut KDS, pengawasan Inspektorat adalah bentuk pembinaan dan bentuk ‘kanyaah’ kepada pemerintah desa. Sebab saat ini bukan hanya Kejaksaan dan Kepolisian, KPK pun bisa turun memeriksa keuangan desa, terutama program yang dibiayai APBN.
“Kalau diperiksa Inspektorat sifatnya pembinaan, harus bersyukur. Tapi kalau sudah diperiksa APH, bisa lanjut ke ranah hukum,” katanya.
KDS mengingatkan agar tidak ada lagi desa yang main-main dalam pembangunan infrastruktur. Ia meminta seluruh aparatur desa meniatkan pembangunan sebagai ibadah untuk kemaslahatan masyarakat.
“Intinya ikuti aturan, jangan ad a yang main-main,” pungkas KDS.
[Reporter: Robinson]
