Pemalang,MP-POLRI – Balai Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah diadakan audiensi terkait dugaan penyimpangan Dana Desa Tahun 2025 dan Bumdes Sabtu (31/10/2026).
Tampak hadir Forkopimcam Petarukan,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta ibu-ibu warga masyarakat Desa Loning, dan personil Polres Pemalang,
Berbagai lontaran pertanyaan yang di sampaikan oleh Forum Masyarakat Desa Loning termasuk tokoh masyarakat serta RT menjadi pembahasan yang sangat serius dalam pertemuan audensi tersebut.
RT Kusyanto mengharapkan,”Untuk pembagian BLT kami memiliki data agar bisa di sampaikan kepada warganya dan jelas siapa saja warga yang berhak mendapatkan atau tidak”, terangnya.
“Di tambah dalam Satu Tahun ini dia belum mendapatkan uang intensif dan pertanyaannya kemana uang tersebut sementara beberapa RT yang lain sudah mendapatkan haknya”,imbuhnya.
Pertanyaan tersebut langsung di sikapi oleh Sekdes Desa Loning Kusno SE selaku Plt, “Rencananya BLT akan kita tarik atau di ambil dulu setelah proses Pilkades baru akan di salurkan kepada yang berhak dan selanjutnya untuk intensif RT pada tahun ini akan kami pelajari dan kami telusuri”, ujarnya.
Ketua Forum Masyarakat Desa Loning, Mufidi, S. H. mengatakan,” Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan melalui Dua surat kepada pihak terkait”,terangnya.
Dalam Penyampaian di tengah audiensi Camat Petarukan Muhibin, A.Md., S.H. mengatakan “Saya selaku Camat Petarukan memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Desa Loning serta Forum Masyarakat Desa Loning karena sudah menjadi penggerak kontrol sosial terhadap kinerja Pemerintah Desa Loning”, tuturnya.
“Dan saya menegaskan untuk Perangkat Desa Loning dalam menanggapi audiensi seperti ini jangan berfikir negatif karena bagaimanapun juga mereka adalah warga masyarakat Desa Loning”,tegasnya.
Saat diwawancarai awak Media Purna Polri setelah audiensi, Mufidi, S. H. menyampaikan bahwa masyarakat sebenarnya mengharapkan tanggapan langsung dari Pemerintah Desa Loning, termasuk Kepala Desa dan BPD, mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga.
“Yang kami tuntut sebenarnya adalah transparansi anggaran. Alhamdulillah, sekarang kami sudah mendapatkan salinannya. Nanti akan kami koreksi bersama-sama agar seluruh masyarakat mengetahui kondisi anggaran desa,” ucapnya.
Menurutnya, foto copy dokumen
yang telah diterima akan dipelajari bersama sebagai bahan untuk mencermati pengelolaan anggaran Dana Desa. Dokumen tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar klarifikasi apabila muncul informasi yang belum jelas di tengah masyarakat.
Mufidi, S. H. menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan persoalan yang didukung bukti valid, masyarakat dapat menindaklanjutinya bersama-sama sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Selain persoalan anggaran, audiensi juga membahas rencana pembentukan panitia pengisian anggota BPD. Mufidi, S. H. menyebut masyarakat masih menunggu keputusan atau instruksi dari pihak Kecamatan Petarukan terkait tahapan tersebut.
Menurut keterangannya, pemerintah desa belum mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan panitia karena kepemimpinan desa saat ini masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Kami berharap pihak Kecamatan dapat berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan Pemerintah Desa.
Senada dengan salah satu Tokoh Masyarakat Desa Loning Nurmanto menambahkan,” Alhamdulillah kami sudah mendapatkan kesempatan untuk berjumpa di Balai Desa, harapan kami dari beberapa tuntutan ini tidak di pandang oleh pihak desa sebagai musuh namun sebagai kontrol agar Desa Loning yang kita sayangi menjadi lebih baik lagi.
(AD1)
