Bekasi — Di balik proposal penyertaan modal PDAM Tirta Patriot sebesar Rp.90 miliar, tercium aroma permainan politik yang lebih menyengat dari pada air kali Bekasi di musim kemarau.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. kini didesak untuk segera turun tangan, karena dugaan praktik “kongkalikong” antara oknum anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi. dan pihak perusahaan plat merah tersebut semakin sulit ditutupi.
Informasi yang beredar menyebut, restu politik untuk meloloskan modal jumbo itu tidaklah gratis. Ada jalur khusus yang hanya bisa dilalui dengan “komitmen” tertentu.
Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM), Mulyadi, menyatakan bahwa pengajuan modal oleh Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, sarat kepentingan tersembunyi. Senin (11/8/25).
“Ini bukan sekadar dana untuk mengembangkan layanan air bersih,” tegasnya, “tetapi lebih mirip investasi politik yang hasilnya tidak kembali ke rakyat, melainkan ke kantong-kantong pribadi.
skema yang digunakan terbilang rapi Polanya, kata Mul (Sapaan Mulyadi), bak drama tiga babak:
1. Tahap Lobi & Restu – Para oknum DPRD mengundang direksi BUMD ke meja makan mahal atau sudut kafe bergengsi. Di situ, sambil memesan kopi spesial yang harganya setara tagihan air satu keluarga sebulan, mereka memberi sinyal: restu politik bisa turun asal ada “tanda keseriusan”.
2. Tahap Persetujuan di Meja DPRD – Begitu komitmen didapat, naskah persetujuan penyertaan modal meluncur mulus. Tak ada debat panas, tak ada kritik tajam—semua berjalan secepat air bocor dari pipa tua.
3. Tahap Balas Budi – Setelah dana cair, giliran BUMD memenuhi janji. Bentuknya bisa transfer senyap, proyek titipan untuk kolega, atau bahkan pemberian aset. Semua dikemas rapi, seakan-akan itu bagian dari “kerja sama strategis”.
Mul menilai, modus ini adalah rahasia umum di banyak pemerintahan daerah. permainan yang diulang setiap kali ada anggaran besar.
Dampaknya jelas—dana yang seharusnya mengalir untuk memperbaiki jaringan pipa, memperluas pelayanan, dan menambah kapasitas air bersih, malah tersedot ke kantong pribadi,”tegas Mul.
“Kalau Kejari serius,” kata Mul, mereka bukan hanya harus memeriksa Pimpinan Direksi PDAM Tirta Patriot, tapi juga membongkar jaringan oknum DPRD Kota Bekasi, yang menggunakan kewenangan sebagai ATM pribadi.
Karena kalau ini dibiarkan, penyertaan modal akan terus jadi ladang panen korupsi berkedok pembangunan.”
Ia menambahkan, kota Bekasi, tak boleh menjadi contoh kota di mana air bersih menjadi barang mewah, sementara uang rakyat mengucur deras ke proyek-proyek yang tak pernah selesai.
Jika Kejari tetap diam, maka drama ini akan terus berlanjut, dan panggung politik lokal akan selalu ramai penonton—bukan karena prestasi, tapi karena skandal yang tak pernah kehabisan episode,” tuturnya.
