Murung Raya, MP-POLRI
– Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pra Forum Satu Data Indonesia (SDI) pada Rabu, (25/6/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula A Kantor Bupati Murung Raya.
Rakor ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintarjo, yang hadir mewakili Bupati Heriyus. Turut mendampingi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Ferry Hardi, Sekretaris Diskominfo SP Eberson, Kepala Bidang Statistik Nuryeni, serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Murung Raya dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Menariknya, rapat ini juga terhubung secara virtual dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Plt. Kepala Diskominfo SP Murung Raya, Rahmat K. Tambunan.
Dalam sambutannya, Plt. Sekda Sarwo Mintarjo menegaskan pentingnya data sebagai aset strategis dalam proses pembangunan. Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat krusial dalam mendukung pencapaian visi strategis “Murung Raya EMAS 2030”.
“Rakor ini menjadi langkah awal untuk memperkuat ekosistem data daerah agar dapat menjadi dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Sarwo.
Agenda rakor mencakup evaluasi pelaksanaan SDI di Kabupaten Murung Raya, penyusunan rencana aksi ke depan, validasi daftar data prioritas, hingga upaya integrasi portal data daerah dengan portal SDI Nasional yang dikoordinasikan oleh Bappenas sebagai simpul utama SDI tingkat nasional.
Sementara itu, perwakilan BPS Kabupaten Murung Raya, Luthfan Shaoti, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong seluruh perangkat daerah penghasil data untuk mengajukan rekomendasi statistik ke BPS. Hal ini bertujuan agar seluruh data yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan terhindar dari potensi kesalahan teknis maupun substantif.
“Implementasi program SDI merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada data valid dan terintegrasi,” pungkas Luthfan.
(M.Ilmi)
