Jakarta – Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah menyelesaikan penyelidikan terkait kasus illegal logging di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Berkas kasus tersebut kini telah diserahkan kepada Kejaksaan pada tahap pertama.

Brigjen Nunung Syaifuddin dari Bareskrim Polri mengkonfirmasi bahwa tahap penyelidikan pertama telah selesai dan berkas perkara telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan pada Senin, tanggal 12 Februari 2024.

“Selama proses pelimpahan perkara, seorang tersangka dengan inisial J tetap ditahan di Rutan Bareskrim Polri.Untuk selanjutnya menunggu hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap berkas perkara yang telah dilimpahkan, untuk mendalami penyidikan lebih lanjut,” ungkap Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin saat dimintai konfirmasi, Kamis (15/2/2024).

Sebelumnya, Dittipidter Bareskrim Polri mengungkap kasus illegal logging di Desa Tumbang Baloi, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Seorang tersangka berinisial J, yang juga merupakan surveyor dari PT CSS, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“J diduga sebagai pemberi perintah dalam pembalakan liar yang hasilnya dijual di Lamongan,” tambah Nunung.

Brigjen Nunung Syaifuddin menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan terkait pembalakan liar antara November dan Desember 2023. Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1.790 gelondong kayu hutan, yang merupakan hasil dari penebangan liar PT CSS.

“PT CSS, yang berkantor di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam. Sedangkan lokasi pembalakan ilegal tersebut berada di area Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Km 58, Desa Tumbang, Baloi, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah,” terangnya.

Nunung menegaskan bahwa tersangka J akan dijerat dengan Pasal 78 Ayat (6) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf c UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ancaman hukuman bagi tersangka adalah pidana paling lama 5 tahun, dan denda maksimal Rp 3,5 miliar.,” tegas Nunung.(MI/Team)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini