MEDIA PURNA POLRI,KALSEL- Kembali menjamur galian C diwilayah Tanbu Kalsel,yang dulu sempat ribut soal Tambang lipat saat ini kembali menjamur galian C yang perijinanya dipertanyakan.

Menurut Amd jaringan mpp di Tanah Bumbu tiap rit ditarik Rp 50.000,oleh BUMDes Banjarsari dengan alasan untuk membayar Pajak Daerah,sebab galian C ada pajak Daerahnya.

Benar galian C ada pajak Daerahnya tetapi dibayarkan oleh pengelola galian ke Kantor APPAKD atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Tk-II dalam hal ini Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

Bukan ditarik oleh BUMDes Banjarsari,atau Bumdes lainya yang berada di Kec Angsana Tanah Bumbu,jika dikelola oleh yang bukan kewenanganya dikuatirkan fee dan pajak daerah galian C tidak masuk kedalam PAD Kab Tanah Bumbu.

Lebih parah lagi menurut Amd galian C diragukan legalitasnya,pengelolanya saja adalah orang yang masih dikenakan wajib lapor oleh Aph terkait,ungkap Amd kepada perwakilan mpp Kalteng lewat wa nya,lha kok bisa orang wajib lapor dalam kasus yang sama aktif mengelola galian C yang belum jelas perijinanya,ada apa?.

Bekas galian C tidak direklamasi lagi,indikadi galian tidak resmi,karena syarat galian C itu resmi wajib ada reklamasi tambang,paska tambang wajib reklamasi,menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam SE No 7 th 2016 Kementrian LH dan Kehutanan mensyaratkan kegiatan yang wakil Ukl&Upl mesti ngantongi Ijin Lingkungan,tanpa ijin tersebut pengelola galian C terancam pidana lingkungan hidup 1 th penjara dan denda 1 M.

Belum Psl 158 dan 161 UU Pertambangan No 4 th 2009 menetapkan penjara maksimal 10 th dan denda paling besar Rp 10 Milyar,kok bisa pengelola galian C wilayah tersebut jalan meski perijinan diduga belum lengkap,terlihat dalam cara kerjanya yang asal-asalan.

Intansi terkait yang memberi ijin galian C yang belum mengantongi Ijin lingkungan juga diancam pidana penjara paling lama 3 th penjara dan denda paling besar Rp 3 Milyar,lihat pada SE Menteri LH&Kehutanan No 7 th 2016,sayangnya belum bisa diterapkan secara utuh,banyak kendala yang merintangi tegaknya hukum Pertambangan,secara umum disebabkan lemahnya kesadaran pentingnya hukum lingkungan bagi keselamatan bumi Nusantara ini.

Belum lagi jika lokasi galian C masuk kawasan hutan,tentunya dibutuhkan IPPKH dari Menteri Kehutanan RI agar wilayah tambang galian C bisa beroperasi sesuai standard tambang yang berkelanjutan,bukan cuma tambang sesaat yang akan menghancurkan lingkungan hidup,ingat semua aktifitas hidup manusia pasti dimintai pertanggung jawaban dihadapan Sang Maha Pencipta,itu sebabnya ormas Agama Muhammadiyah dan NU membuat pedoman bagaimana melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,sama dengan program Pemerintah bahwa tambang wajib memenuhi standard Internasional guna pelestarian alam,nah jadilah anda penambang yang taat hukum agar bisa beruntung jangka panjang,bahkan untung dunia dan akhiratnya,bukan begitu.(TS,SH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini