Media Purna Polri, Kepsul – Warga Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), kembali menghebohkan dengan dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Pemalsuan Dokumen Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nahi Tahun 2016.

Perwakilan Warga Desa Nahi Ardi Umafagur menyatakan, Kepala Desa (Kades) Nahi, Arham Buamona diduga melakukan pemalsuan tanda tangan di sejumlah Kwitansi pembelian dan pembayaran upah tukang sekaligus biaya pembayaran matrial Proyek Pembuatan saluran air (Draenase) senilai Rp. 300 juta.

“Kades Arham membuat puluhan kwitansi bodong dengan nilai ratusan juta, itu tertuang dalam LPJ. Kades juga melakukan tanda tangan tanpa pengetahuan Isbah Kailul dan pemalsuan dokumen pembayaran upah tukang kepada Agus Banapon”, Ungkap Ardi kepada media ini, Minggu (02/02/20).

Ardi, mengatakan dugaan pemalsuan yang dilakukan Kades sehingga terjadi pengekambungan harga dalam kwitansi pembayaran proyek pembuatan draenase,Ungkapnya.

Pemalsuan tanda tangan buakan saja terjadi Pada Tahun 2016, tapi hal serupa juga dilakukan di tahun sebelumnya (2015). Dimana, Kades Arham Buamona diduga memalsukan tanda tangan mantan Sekretaris Desa Nahi Fahri Bilmona dan masalah ini sudah dilaporkan Polres Kepulaun Sula, Polda Maluku Utara, namun tidak ada penyelesakan. Akibat tidak ada efek jera hukum ahirnya pemalsuan tanda tangan dalam kwitansi pembayaran dan pemalsuan dokumen LPJ terus dilakukan oleh Kades Arham, karena merasa dilindungi oleh Pemda dan penegak hukum.

“Kami atas nama masyarakat Desa Nahi meminta kepada Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes (HT) agar segera memberhentikan Arham Buamona dari Jabatannya, selain itu. Kami juga meminta kepada Polres Kepulauan Sula dan Kejaksaan Negeri Sanana untuk dapat memproses dugaan pemalsuan tanda tangan di Desa Nahi, pinta Ardi

“Perlu di ketahui bahwa masalah ini juga sudah melakukan hering bersama Pa Sekda Kepulauan Sula dan saat ini sudah di survei oleh Pihak Inspektorat Kepulauan Sula” jelas Ardi.

Berdasarkan Tindak Pidana Pemalsuan surat dirumuskan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan,

Membuat surat palsu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.

Memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah) harus dipandang sebagai pemalsuan surat.(Isto)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini