Media Purna Polri, Kepsul_Maluku Utara – Warga Masyarakat Desa Capalulu, Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), menolak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Riksus Inspektorat.

LHP Riksus Inspektorat Kepulauan Sula dengan nomor 700/09/LHP-KH/ITDA/KS/XII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2019 lalu, diduga terjadi kejanggalan pada nilai temuan tiga tahun anggaran yakni 2016,2017 dan 2018, yang hanya mencapai Rp 128 juta dan Kades M. Ali umasangaji dapat mengembalikan dalam waktu 4 hari.

“Dugaan kejanggalan dalam LHP ini adalah, sewa lahan pertanian dan perkebunan dengan anggaran sebesar Rp 42 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2017. Pada saat tim melakukan audit investigasi di desa tidak ditemukan bukti kwitansi dan surat sah lainnya. Tetapi didalam LHP Riksus telah termuat bukti fisik kwitansi yang diduga dipalsukan,”kata Sahrul Ipa kepada awak media Senin (13/1/2010).

“Kades kembali beli lahan yang sama dengan harga Rp 30 juta yang bersumber dari anggaran DD 2018 tanpa kwitansi dan surat-surat sah secara hukum namun tidak tertuang didalam LHP inspektorat. Kejanggalan harga yakni sewa lebih mahal dari beli. Selain lahan, anggaran belanja media cetak sebesar Rp 18 juta tidak terjadi temuan padahal bukti fisik berita koran tidak ada,”jelas Sahrul.

“Masih soal lahan, bahwa sebelum melakukan kroscek dilapangan, ketua tim audit investigasi Siti Marifat Waisale melakukan pemeriksaan terhadap ketua kelompok pertanina Muhjarin umasangaji (anak kades) muncul pengakuan, dimana, lahan yang dibuat kebun percontohan itu adalah lahan miliknya yang disewan dan dibeli oleh Kades (bapaknya) itu tanpa disetakan bukti apapun.jadi bukti fisik kwitansi yang diserahkan Ali ke inspektorat patut dipertanyakan”. tuturnya.

Selain lahan, ada juga anggaran kegiatan pembangunan sarana listrik Hidro sebanyak 10 unit. satu unit dianggarkan sebesar Rp 20.070 juta kali 10 unit 200.700 juta, yang dianggarkan dari dari DD dan ADD 2018 yang belum genap setahun tak lagi berfungsi alias rusak total itu pun tidak diaudit karena dicekat oleh salah satu anggota tim audit dengan alasan sudah di audit sebelumnya. Nayatanya anggaran tersebut tidak dihitung dalam temuan Riksus

Bahkan diduga ada dugaan pembengkakan anggaran listrik tenaga surya Dan seluruh item kegiatan fisik selama tiga tahun anggaranpun tidak dilakukan audit. Oleh karena itu, “kami dari warga Masyarakat Capalulu menolak LHP tersebut dan kami meminta Bupati memerintahkan Inspektorat untuk mengaudit kembali anggaran DD dan ADD tiga tahun lalu. Kami terus melakukan pengawalan masalah ini hingga tuntas”.ungkapnya

“Jadi kami tidak terima LHP yang dikeluarkan oleh Inspektorat yang menetapkan temuan pada tahun anggaran 2016 hanya Rp 42 juta lebih, 2017 Rp 42 juta lebih dan 2018 Rp 42 juta lebih. Mana ada temuan dalam satu tahun anggaran hanya Rp 42 juta, ini kan aneh. Untuk itu, saya mewakili masayarakat meminta kepada Bupati agar meminta Inspektorat melakukan audit kembali”.tutupnya.(Isto)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini