MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Konflik lahan Kerbau Rawa antara tim 66 warga Rangga Illung muncul sejak tahun 2012 lalu sesuai surat dari H Syahruni Cs kepada Bpk Gubernur Kalteng tentang konflik yang berujung dipidanakanya kelompok tim 66 Rangga Illung akibat demo portal jln Tambang PT Adaro areal Kalanis beberapa bulan lalu.
Saat ini proses gugat ke PTUN Jakarta melaju ke Kasasi MA melanjut upaya Pembatalan Status IPPKH yang baru turun tggl 02 Agustus 2017 lalu sementara operasi Tersus PT Tambang Adaro sudah mulai sejak thn 1992,lalu sebelum IPPKH turun,Tersus dan jln Pelabuhan PT Tambang Adaro Areal Kalanis menggunakan Dasar Hukum IPPKH yang mana?.
Areal Tersus dan Jln Pelabuhan PT Adaro Kalanis berdasarkan data yang masuk ke Perwakilan mpp Kalimantan Tengah termasuk wilayah Hutan Produksi yang dapat dikonversi,sehingga memerlukan IPPKH dalam penggunaanya dan proses permohonan izin kawasan hutan baru diajukan thn 2016 dan turun IPPKH thn 2017,artinya sebelum thn 2017 tidak memiliki IPPKH padahal kegiatan berada dikawasan hutan,kemana gakkum bidang Kehutanan diarahkan ?,apa ada aturan pengecualianya ataukah bagaimana,tim kuasa warga 66 Rangga Illung pun mempertanyakanya melalui media mpp.(27/11/2019).
Tim mpp telisik konflik Tim 66 Vs PT Adaro Tersus Area Kalanis diawali Surat Pk H Syahruni Cs kepada Bpk Gubernur Kalimantan Tengah tgl 22 Mei 2018 lalu hal penjelasan Tim 66 Rangga Illung kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
Surat Bpk Gubernur Kalimantan Tengah kepada Dirjen Minerba No 700/759/II.2/DESDM,tgl 13 April 2018 perihal upaya damai konflik Tim 66 Rangga Illung Vs PT Adaro.
Menurut Tim 66 hal tersebut sesuai amanat Psl 6(1) huruf(f),dan Psl 7 ayat(1),huruf (b) UU No 4 th 2009 tentang Minerba,artinya upaya damai sudah diatur dalam UU Minerba itu sendiri,selain dimuat dalam perundangan lain dan hukum adat di NKRI yang bersifat kolektif kekeluargaan.
Surat Pk Gubernur didukung penuh oleh Tim 66 Rangga Illung dan merupakan tindak lanjut surat Bpk Bpt Barito Selatan No; B.38/SETDA/AS.II-EK/500/2018 tgl 9 Februari thn 2018 hal bantuan penyelesaian sengketa warga Tim 66 Vs PT Adaro Areal Kalanis Kec Janamas Kab Barsel Kalimantan Tengah.
Tim 66 merasa kaget dan keberatan atas munculnya Surat Panggilan dari Polda No;Sp.Gil/86/III/RES.5.5/2018/Ditreskrimsus tgl 22 Maret th 2018 memanggil H Syahruni Cs sebagai tersangka bertalian dengan pasal 162 Jo 136 UU No 4 th 2009 tentang Minerba,tentunya Polda pun memiliki dasar laporan dari pihak PT Adaro sehubungan demo yang dilakukan Tim 66 sebelumnya di areal Jln Tambang menuju Tersus Tambang Adaro dan dianggap menghalang-halangi kegiatan Usaha Tambang,terlebih PT Adaro sudah termasuk OVN/Obyek Vital Nasional meski prosedurnya dipertanyakan Tim 66 apakah sudah melalui prosedur yang berlaku,terutama kaitanya dengan IPPKH yang menjadi Syarat utama bolehnya usaha tambang beroperasi,dan IPPKH PT Adaro Areal Tersus dan Jln Pelabuhan baru ada tgl 02 Agustus th 2017,artinya sebelum thn 2017 IPPKH belum dimiliki,lalu dasar hukum apa pengganti IPPKH sehingga operasi tambang PT Adaro bisa berjalan.
H.Syahruni Cs dalam suratnya kepada Bpk Gubernur juga menyampaikan keberatan atas penetapan dirinya sebagai Tersangka oleh Polda Kalteng,meski akhirnya harus menerima vonis PN Barito Selatan 1 bulan dan 6 bulan masa percobaan,artinya praperadilan H Syahruni Cs kalah di PN Palangka Raya,yang artinya juga secara yuris penetapan Polda Kalteng terhadap H Syahruni Cs adalah benar,kita hormati vonis PN Barsel beberapa waktu lalu.
Keberatan H Syahruni Cs atas penetapanya sebagai tersangka didasarkan atas Psl 162,yang menurtnya belum tepat sebab belum terpenuhinya Psl 136 pada Undang undang Minerba No 4 th 2009, menurutnya status hak atas lahan yang didemonya masih dalam lahan tim 66 warga pemilik lahan Kerbau Rawa,namun begitu faktanya vonis Pengadilan menunjukan kerja Polda Kalteng sudah sesuai prosedur KUHAP yang berlaku.
H Syahruni Cs merasa telah dikriminalisasi oleh management PT Adaro Areal Kalanis,dengan dasar logika hukum sebagai berikut.
1.bahwa pembangunan seluruh sarana PT Adaro Areal Kalanis tidak sesuai SK awal dari Gubernur Kalteng No 539.82/295/Pem.Um tentang izin lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan Tersus PT Adaro Areal Kalanis,bahkan diduga oleh H Syahruni Cs bergeser sekitar 3,2 Km dari lokasi asalnya ke arah selatan dari titik kordinat asal,ini perlu pembuktian lapangan dan diduga belum dilakukan cek lapangan oleh para pihak yang bermasalah dan atau paling baru oleh pihak kelompok tani Kerbau Rawa.
2.dengan adanya dugaan pergeseran titik kordinat asal ini akibatnya bertabrakan dengan lokasi areal kelompok petani Kerbau Rawa atau tim 66 warga Desa Rangga Illung.
Dengan istilah H Syahruni pihak Management PT Adaro telah melakukan Error In objecto,atau salah lokasi,kemungkinan soal ini akan digugat melalu PN Barsel,melalui gugatan Perdata kelompok H Syahruni Cs,diduga bakal meminta Sita Jaminan agar areal tersus dan Jln perusahaan diamankan melalui jalur resmi PN Barito Selatan,kita tunggu kreasi tim 66 kelompok petani Kerbau Rawa….bersambung ke bagian 2 liputan mendatang..(Tif/Tim MPP)


