MEDIA PURNA POLRI,TALIABU- Perjanjian Pemerintah Daerah Pulau Taliabu dengan pihak Bank BRI Unit Bobong belum sepenuhnya menguntungakan bagi Pemda. Akibatnya BPK RI Perwakilan Maluku Utara telah menemukan indikasi kerugian Daerah senilai Rp 7.238.505.648.
Berdasarkan hasil Audit BPK RI Perwakilan Malut nomor 15.A/LHP/XIX.TER/5/2018, tanggal 21 Mei 2018 yang dikantongi Media Purna Polri, Kamis (20/6/2019), menemukan indikasi kerugian Daerah senilai Rp 7.238.505.648, disebabkan karena terjadi ketekoran Kas tahun 2015 yang belum ditndak lanjuti senilai Rp 1.366.431.652,00, Ketekoran Kas tahun 2016 yang belum ditindak lanjuti senilai Rp 3.568.750.067,00 dan Pendebetan ganda SP2D tahun 2017 senilai Rp 2.303.273.929,00.
Ketekoran Kas Daerah senilai Rp 868.250.473,36 karena kesalahan nilai validasi bank, Risiko adanya tuntutan dari pihak ketiga atas kekurangan pembayaran karena
kesalahan validasi bank. Ketekoran Kas Daerah senilai Rpl.849.700.000,00 karena pendebetan rekening yang tidak diketahui dasar pencairannya di tahun 2016 yang belum dipulihkan dan Risiko penyalahgunaan kas dalam penguasaan bendahara pengeluaran.
Menurut BPK, bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Kepala BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah belum optimal dalam, menyusun perjanjian dengan bank, melakukan koordinasi dengan Bank BRI Unit Taliabu untuk menyelesaikan kesalahan validasi dan ketekoran kas, melakukan pengelolaan Kas Daerah, mengusulkan tata cara pengelolaan rekening Pemerintah Daerah dan mengatur manajemen Kas di Bendahara Pengeluaran.
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan, menerima dan akan memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bank yang menampung rekening Pemda.
Lebih lanjut, telah dilakukan koordinasi antara BPPKAD dengan pihak Bank BRI untuk menyelesaikan permasalahan kesalahan validasi sampai dengan tanggal 18 Mei 2018. Atas hal tersebut telah dilakukan koreksi dengan pengembalian dan penyelesaian atas pendebetan ganda 2017 senilai Rpl.449.768.929,00, sehingga pendebetan ganda SP2D ditahun 2017 tersisa senilai Rp853.505.000,00.
Koreksi atas kelebihan dan kekurangan validasi tahun 2017 telah diselesaikan semuanya masing-masing senilai Rp 903.787.107,00 dan Rp35.536.633,64.
Hasil koordinasi BPK dengan pihak BRI juga telah diperoleh perkembangan atas kesalahan validasi tahun 2014, 2015, dan 2016 namun belum sepenuhnya disepakati bersama sampai dengan pemeriksaan berakhir, sehingga masih perlu dilakukan koordinasi pihak BPPKAD dan pihak BRI unit Bobong. (Uter)
