MEDIA PURNA POLRI,LAMANDAU – Saya selaku Kepala Desa Batu Hambawang,memberikan tanggapan, terkait media masa, terus terang Kami merasa keberatan.

“Sebenarnya, dengan adanya wartawan yang ilegal, artinya, kalau yang kami bilang ilegal itu,tidak ada memo atau rekom dari Bapak bupati atau dari Bapak Wakil Bupati Lamandau dan kami anggap tidak terdaftar.

Harapan kami,mereka bisa saja masuk ke Desa-desa namun harus ada rekom atau memo atas seijin kepala Daeareh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau.

“Paling tidak di situ juga mereka sudah membaca,dan sudah melihat, karena kita ini kan sudah ada mitra Purna Polri. Sudah jelas kalau untuk berlangganan, uangnya kita terbatas, artinya kalau misalnya ada yang datang,uang dari mana kami membayarnya,untuk membijakinya,”Tutur Kepala Desa Batu Hambawang “Uyap.

Sedangkan Media Purna Polri ini Resmi rekom dari Wakil Bupati Lamandau,agar bisa membantu kegiatan Pemerintah Desa.

Dan Banyak Media-media ke-desa sepertinya,” tanpa seijin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, dan Dinas Terkait.

Kalau Sahwandi tidak bisa disamakan, Sudah banyak Jasa dan kebaikannya di Desa,jadi kami tidak mungkin melepaskannya,karena sudah banyak berbuat baik kepada pemerintah Daerah mau pun tenaga dan pikiran saya berharap pemerintah Daerah juga bisa memperhatikanya,”Kata Kepala Desa Batu Hambawang “Uyap” mempertegas.

Dan Yang paling saya Keluhkan,saya dalam melayani media masa, yang datang kedesa-kedesa ,meminta-minta uang Bensin,sedangkan kami ini,terus terang saja,selalu kekurangan uang di Desa,dari mana uang Yang bisa kami berikan.

Untuk kegiatan saja,terkadang kami Kekurangan,sedangkan di desa adalah uang Negara,bukan uang kami,dan uang Negara tersebut,untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan kesejahtraan Masyarakat.(Sahwandi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini