MEDIA PURNA POLRI,DAIRI- Diduga adanya indikasi korupsi penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pembangunan pengering jagung tidak berfungsi sudah menghamburkan uang Negara kurang lebih 2 milliar Rupiah yang bertempat di Desa Gunung Stember Kecamatan Gunung Stember Kabupaten Dairi, Senin (28/01/2019).

Berawal dari laporan masyarakat kepada tim MPP yang menyatakan sangat disayangkannya uang Negara berhambur sia-sia seperti yang dilakukan mantan Kepala Desa Seniman Karo Karo,Kadus Basmi Bancin, BPD Apul Bancin dengan sengaja tanpa ada musyawarah menghibahkan tanah wakaf penduduk kepada Pemerintah untuk melakukan pelaksanaan pembangunan IPAL dilokasi tersebut, pada saat penggalian pembangunan pondasi dilakukan ditemukan beberapa kerangka mayat dan dengan sengaja pelaksana pembangunan IPAL tersebut meneruskannya, setelah mendengar kabar adanya penggalian di tanah wakaf yang menemukan beberapa kerangka mayat, kami warga langsung melaporkan kepada PJ Desa Gunung Stember agar segera memberhentikan pembangunan IPAL tersebut untuk segera dipindahkan.

Begitu juga karena kerap kali tidak adanya transparansi tentang pembangunan di Desa ini, darimana kami warga akan mengetahui sumber biaya pembangunan pelaksanaan IPAL tersebut, kegiatan itu dari Dinas atau Instansi apa?, Seperti contoh yang kerap kali kami lihat seperti pembangunan pengering jagung yang amburadul (sudah hancur berantakan) yang tidak berfungsi dan sudah merugikan uang Negara kurang lebih 1,5 miliar, Ungkap warga dengan nada kesal.

Kemudian pada saat diwawancarai oleh tim Mpp dikantornya “PJ Desa Gunung Stember Umar Ginting yang baru menjabat 2 bulan itu mengatakan “informasi yang diberikan oleh warga itu memang benar”, Selain itu pembangunan IPAL tersebut harus ada surat hibah pemasangan pipa dari rumah masyarakat (pembebasan lahan) Sampai sekarang pun belum ada surat pembebasan lahan pemasangan pipa dari pihak Cipta Karya Dinas Tarukim padahal pembangunan IPAL terus berlanjut, ada apakah dibalik itu.

Namun peralihan tempat pembangunan IPAL pun saat ini yang dilaksanakan masih juga menimbulkan masalah bagi warga, untuk pembebasan lahan pemasangan pipa dari rumah warga sekitar 200 meter kurang lebih pipa yang akan di salurkan ke tempat penampungan IPAL tersebut itupun belum ada kordinasi dengan masyarakat Desa Gunung Stember, maka besar kemungkinan pemasangan pipa dari rumah warga yang di bangun akan menimbulkan konflik bagi masyarakat yang terkena atau yang melintasi pipa IPAL tersebut, “Ucapnya.

Korlap pihak Cipta Karya pernah meminta tolong untuk menandatangani surat pembebasan lahan pemasangan pipa dari rumah warga tapi Saya menolaknya (tidak mau), karena kalau tidak ada musyawarah dari warga Desa Gunung Stember Saya tidak berani untuk memutuskanya dan juga warga sangat membutuhkan transparansi dari Pemerintah demi kemajuan pembangunan agar anggaran yang sudah diberikan Pemerintah dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi kelancaran pembangunan.

Tambahnya lagi “tindakan ke tiga (3) tersangka mantan Kepala Desa, Kadus, dan BPD terkait pembangunan IPAL yang dibangun di tanah wakaf penduduk Desa Gunung Stember tanpa ada musyawarah terlebih dahulu terhadap masyarakat perlu di audit dan segera ditindaklanjuti oleh pihak berwajib agar terciptanya transparansi dari Pemerintah kepada masyarakat yang telah menghamburkan uang Negara dengan sia-sia”, “Ungkapnya dengan tegas.(RG/CT)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini