MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Perizinan Kayu di Buntok layak dipertanyakan,coba saja galangan Kayu muncul diberbagai Jln Kota Buntok,lihat Jln Kartini,Jln AMD,Jln Pahlawan,Jln Danau Sadar dan lainya.(29/01/2019).

Tim mpp menelusuri alamat galangan kayu berdasarkan informasi warga Buntok Pk Fn yang peduli hutan wilayah Buntok Barito Selatan yang diduga sudah menipis stok kayu hutan nya,jika hal ini dibiarkan hutan Barito Selatan terancam hancur.

Tim mpp sudah telusuri Badan Publik terkait Perizinan di Buntok,kantor PTSP,Deperindag,Perpajakan,Kemenkumham Prov,BKPM Prov dan dinas terkait lainya dan hingga berita ini dinaikan belum ada jawaban satupun dari Badan Hukum Publik Pemda Tk-I dan Pemda Tk-II yang dengan terbuka memberikan informasi perizinan Badan Hukum Usaha yang beraktifitas diwilayah Buntok Barito Selatan.

Jika hal ini berlaku umum,setiap Badan Hukum Publik Pemerintah menutup diri terhadap Informasi Publik,yang akan rugi Negara,potensi penyimpangan menjadi besar,Pendapatan Asli Daerah pun dijamin merosot karena pajak PNBP,Retribusi dan lainya tidak akan masuk ke Kas Daerah.

Yang lebih mengkuatirkan terkait UU 41 th 2009 dan UU 18 th 2013 soal Kehutanan dan perambahan Hutan.Sulitnya mendapatkan informasi publik bidang perizinan galangan Kayu berpotensi terjadinya illegal badan usaha,ini artinya potensi illegal logging pun tidak bisa dihindari.

Izin industri kayu wajib ada sebelum operasional galangan kayu,sementara PTSP,Deperindag Buntok seolah tidak peduli terhadap permintaan informasi publik mpp maupun Lsm Pkri yang merupakan jaringan kinerja media cetak dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli lingkungan dan anti Korupsi plus anti KKN,bagaimana respon Pemda Barsel dan anggota DPRD Buntok terhadap fakta menjamurnya galangan kayu di Kota Buntok. (Tim Mpp)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini