MEDIA PURNA POLRI,BOGOR- Polemik usaha tambang dan jalur lintas truk angkutan tambang terus menjadi pembahasan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan RI.

Guna mendapatkan berbagai masukan serta aspirasi semua masyarakat, BPTJ melakukan dialog dengan masyarakat pelaku usaha tambang, transpoter dan stakeholder di wilayah Kecamatan Cigudeg yang merupakan salah satu area wilayah tambang galian C di Kabupaten Bogor. Dialog interaktif BPTJ dan masyarakat ini berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Rangkasjajar Kecamatan Cigudeg, Minggu (13/1/2019).

Suasana dialog sempat sedikit mencekam dan membawa rasa haru bagi para peserta pertemuan. Pasalnya, seorang warga bernama Ningsing (38) yang mendapat kesempatan berbicara, menyampaikan aspirasinya dengan menguraikan air mata. Wanita ini mengaku sedih karena usaha suaminya sebagai supir truk tambang semakin sulit. Padahal menurutnya, hanya usaha itulah yang dilakukan suaminya untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari keluarga mereka.

“Pemberlakuan jam tayang truk tambang oleh Bupati Tangerang yang hanya 7 jam, sangat tidak cukup. Suami saya hanya sopir truk tambang, cuma minta waktu 15 jam untuk usaha buat menafkahi keluarga.” Ungkap Ningsih.

Senada seorang sopir bernama Agus (35) mengatakan, jam oprasional truk tambang dari pukul 22.00 hingga pukul 05.00 WIB, akan berpengaruh pada penghasilan masyarakat. Menurutnya, banyak warga yang pendapatannya bersumber dari usaha tambang dan transportasi angkutan tambang.

“Adanya pembatasan jam tayang angkutan tambang bisa menimbulkan banyaknya pengangguran dan membuat ekonomi rakyat juga menurun.” Ujar Agus.

Sementara itu, Kepala BPTJ Bambang Prihartono yang didampingi aparatur Dishub Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam kegiatan tersebut mengatakan, BPTJ bersama seluruh pihak terkait sudah melakukan dua kali rapat, guna mendengar aspirasi masyarakat. Menurutnya, adanya perubahan jam tayang memang berdampak ke segala sektor termasuk  masalah sosial.

“Makanya pemerintah hadir, dan BPTJ telah melakukan take over permasalahan ini. Tadinya penanganan permasalahan ini sedang dikerjakan Dishub Provinsi Banten dan Jawa Barat,” Ungkapnya.

Bambang Prihartono menjelaskan, semua pertemuan dan dialog akan menjadi bahan laporan dan pertimbangan guna mencari solusi terbaik untuk permasalahan  tambang. “Jadi ini juga merupakan amanah untuk Saya, dan akan saya sampaikan ke Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar serta melakukan koordinasi dengan teman-teman di Provinsi Banten,” Paparnya.

Dia menjelaskan, akan menyampaikan secara utuh semua hasil pertemuan ke Bupati Tanggerang. Termasuk soal dampak ekonomi, kondisi lalu lintas yang sering macet serta hal lainnya,” Ujar Bambang.

Masih menurut Kepala BPTJ, guna menyelesaikan persoalan tambang, diperlukan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka panjang diantaranya dengan pembuatan jalan khusus tambang.

“Sedangkan solusi jangka pendeknya yaitu bagaimana menetapkan jam tayang secara adil. Pasalnya, kondisi sudah menjadi gawat darurat,” Bebernya.

Bambang menambahkan, terkait solusi jangka panjang juga sudah dibahas juga oleh Dishub Provinsi Jawa Barat dan Banten dan hasil kajian mereka telah disampaikan kepada BPTJ sebagai masukan.

“Diantaranya soal jalur khusus tambang dan jalur angkutan kereta api (KA) tambang. Namun itu semua solusi jangka panjang, Saya belum mengarah kearah sana. BPTJ masih fokus dengan solusi jangka  pendek dulu.” Pungkasnya.(Mpp Polri Yusuf)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini