MEDIA PURNA POLRI,KALTENG-Menjamurnya bangunan perumahan yang berhasilan rendah diwilayah Kota Buntok, sesuai hasil pantauan dan hasil konfirmasi Media purna polri(mpp)dengan Dinas terkait khususnya Pada Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Barito Selatan belum lama ini.(17/12/2018).

Dengan menjamurnya pembangunan perumahan di beberapa wilayah Kota Buntok dan sekitar nya seperti di Daerah Jalan Jelapat, Jalan Sukarno Hatta di Sababilah,Jalan Padat Karya dan di Jalan Pahlawan Raut,awak media purna (mpp) konfirmasi langsung melalui Ir. SYAHRANI selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.(10/12/2018).

Syarani,menerangkan, mengenai segala persyaratan perijinan pembangunan perumahan itu mudah saja karena Itu sifatnya IMBR sebut nya, asal ada Sertifikat Tanah, IMBR,Jelasnya.

Dari semua mareka sudah mengantongi ijin prinsif,terus disaat pers mpp menanyakan Peraturan Daerah sebagai payung hukum Peraturan Daerah nomor berapa Pak, Syahrani menerangkan bahwa untuk sementara kita belum memiliki Perda tentang perumahan IMBR dan coba konfirmasi lagi dengan Ida Safitri selaku Kepala Bidang Perizinan, Ucapnya.

Ida Safitri,menjelaskan mengenai pembangunan perumahan di Jalan Jelapat,Jalan Padat Karya, Jalan Pahlawan Buntok, di Sababilah yang masuk dan mengajukan pada Dinas Perijiinan sampai sekarang. Cuman satu yang mengajukan perijinan pembanguan Perumahan yaitu cuman PT.Graha Kayu Manis Griya H.A.K.A.,Sebutnya.

Di jelaskan Benni Mahar, ST. MT, selaku sekretaris Pada Dinas PERKIMTAN Kabupaten Barito Selatan sebut nya setiap bangun perumahan tampak harus berimbang penataan kawasan perumahan itu harus terbuka 30/ persen terbuka hijau dan mareka tidak di perkenankan membuat type 36 lagi,karena type 36 adalah type lama, Ucapnya,dan  type 45 sesuai dengan peraturan Pemerintah dan setiap pengelola usaha ,baik bidang perumahan di wajibkan juga memenuhi atau mematuhi semua ketentuan dan persyaratan teknis yang di keluarkan oleh Perangkat Daerah, teknis yang berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, Seperti perizinan ,IMB., Spesifikasi Teknis yang mengenai kontruksi bangunan, drainase, sanitasi dengan membuat dokumen lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan perhitungan prosentase kebutuhan yang di perlukan kurang lebih 30 persen dari luas areal tanah lokasi yang di rencanakan di tempat di kawasan permukimsn strategis, izin lokasi di butuhkan sebagai syarat permulaan dan merubah status tanah menjadi pengelola usaha perumahan. (Tif)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini