MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Sekitar dua bulan sudah Dumas Lp3k-Ri masuk Kajati Kalimantan Tengah tentang dugaan Tpk pada proyek pembangunan Jembatan Talio-Kaladan sekitar 7 titik obyek pembangunan tahun 2017 lalu,hasil dan atau perkembangan penanganan kasus ini masih sumir alias belum jelas sampai sejauh mana,pihak lembaga Lp3k-Ri DPD Kalteng belum mendapatkan surat SP2HP dari Kajati Kalteng hingga berita ini dinaikan.

Foto fisik jembatan Desa Kaladan-Talio th 2017 lalu,dari hasil audit Kajati diduga ada kerugian Negara akibat pelaksana tidak menggunakan prosedur baku baik dalam proses lelang maupun pada saat pelaksanaan dilapangan.(09/12/2018).

Publik,Lsm dan Media mempertanyakan lidik lanjutan Kajati apakah lanjut sidik ataukah Sp3 atau tidak lanjut karena alasan hukum lainnya.

Diharapkan lidik proyek pembangunan Desa Talio-Kaladan bisa berlanjut dengan proses hukum sampai dengan adanya vonis hakim sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti hukum yang kuat.

Kita dorong penegakan Tpk diwilayah Kalimantan Tengah,agar Negeri bisa membangun tanpa masalah yang banyak menguras tenaga aparat hukum dan sadarilah bahwa uang pembangunan di NKRI umumnya andil meminjam ke Negara Asing,bagaimana jadinya jika uang pinjaman digerogoti oleh anak Bangsa yang kurang memiliki rasa Patriotisme dan tanggung jawab Kebangsaan yang tinggi.

Proyek Kaladan Talio ini disoroti tajam oleh aktifis Lsm anti korupsi Lp3k-Ri Dpc Barito Selatan,agar proses hukum terus berlanjut sesuai prosedur dalam KUHAP NKRI,ayo bongkar dugaan Tpk disetiap sektor yang menggunakan uang Negara,selamatkan Bangsa dan Negara dari lilitan utang luar Negeri yang kian membesar,kita dukung Gakkum Tpk,maju terus APH NKRI,Bangsa ini besar karena tegaknya hukum secara tegas.(TS,SH)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini