MEDIA PURNA POLRI,TALIABU- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), Maluku Utara, diduga telah membodohi Masyarakat Taliabu Barat dengan cara mengurangi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disinyalir per TPS sebanyak 100 orang yang kehilangan hak pilihnya sebagai warga Negara Indonesia.

Hal ini membuat Forum Pemuda Peduli Demokrasi (PAPEDA) Pulau Taliabu, yang dikordinir oleh Aldin Saputra bersama ratusan massa aksi pada hari ini Jum,at (19/10/2018), telah melakukn aksi di depan kantor KPUD untuk mendesak penyelengara agar menghentikan Pleno suara yang direncanakan pada hari ini.

Sebab, mereka dinilai telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi jumlah DPT diseluruh 13 Desa di wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Maluku Utara 2018.

“KPUD membodohi masyarakat Taliabu Barat dan KPUD mengurangi DPT dalam 1 TPS 100 orang di seluruh TPS hingga berkisar 1000 orang warga Talbar yang kehilangan hak pilih mereka.

Untuk itu perlu kami sampaikan ke Ketua KPUD Bapak Sumitro Muhammadiya dan Komisioner lainnyan agar menghentikan Pleno yang hari ini rencana dilaksanakan kalau tidak kami akan penjarakan mereka semua,” Tegas Korlap Aldin.

Lanjutnya Aldin, KPUD dan Tim AGK-YA tidak memiliki niat baik sehingga mereka diduga bersengkongkol melakukan penghianatan terhadap masyarakat Taliabu Barat. Buktinya, Tim AGK-YA dan penyelenggara telah melanggar azas demokrasi dengan melakukan dugaan politik uang (Money Politic), di beberapa Desa di Taliabu Barat.

Kami juga meminta Bawaslu Taliabu, untuk menandatangani berkas apapun agar KPUD Taliabu agar mereka lebih dulu menyelesaikan seluruh pelanggaran administarasi yang terjadi sebelum dan sesudah diselenggarakan PSU pada 17 Oktober 2018 kemarin.

“Kami juga meminta Bawaslu Taliabu, Bawaslu Provinsi Malut dan Bawaslu RI yang saat ini berada di Kabupaten Taliabu agar segera mendiskualifikasi suara AGK-YA di Taliabu Barat karena diduga suara tersebut adalah suara dari kecurangan melalui Money Politic yang dilakukan oleh Timnya dan seluruh kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemiliu.

Apabila KPUD melenggarkan ketentuan dengan melaksanakan Pleno hari ini, maka kami pun sudah siap melaksanakan pelanggaran yang ada di Republik ini,”Ancamnya.

Meskipun ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Taliabu belum dapat dikonfirmasi terkait pelaksanaan Pleno rekapitulasi suara PUS Talbar, namun informasi yang berhasil dikantongi, menyebutkan bahwa Pleno rekapitulasi KPUD nampaknya di skorsing sehingga kedua komisioner dan stafnya hendak meninggalkan kantor KPUD.

Sementara ketua KPUD Sumitro Muhammadiya nampak berdiam diri didalam kantor hingga massa aksi meninggalkan kantor KPUD. Aksi rencana dilanjutkan setelah usai Sholat Jum,at.(Isto)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini