MEDIA PURNA POLRI,OKU- Data Pemilih bagi penyelenggara pemilihan umum merupakan bagian dari proses tahapan sejak awal sampai hari pelaksanaan pemungutan suara. Seribu macam persoalan akan muncul selama proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada pelaksanaan pemilu.

Tidak hanya dialami pada Pemilukada Bupati/Walikota, Pemilukada Gubernur, akan tetapi juga dirasakan pada penyelenggaraan Pemilu Nasional baik pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahkan yang masih hangat di benak kita adalah persoalan pemilih yang dapat menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang telah berlalu yang merupakan konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu apapun konsekuensinya, sesingkat apapun waktunya, tidak boleh ditolak, tidak boleh ditawar.

Setelah diputuskan dalam sidang Mahkamah Konstitusi maka pada saat itulah Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berlaku untuk seluruh Indonesia.KPU harus melaksanakan putusan MK.

Pemilih tidak tercantum dalam data pemilih.Bila berbicara masalah pemilih, maka akan bersentuhan dengan manusia yang sudah berumur 17 tahun, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, dan harus terdaftar sebagi pemilih.

Hak konstitusi warga Negara Indonesia dan sebagai warga Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan dijamin oleh undang-undang untuk menggunakan hak pilihnya menentukan Bupati dan Wakil Bupati OKU dan Gubernur Sum-Sel lima tahun mendatang.

Hak pilih menjadi sangat penting untuk menentukan nasib Kabupaten OKU dan Provinsi SumSel pada lima tahun ke depan.

Dalam penelusuran Tim MPP beserta rekan-rekan pers dan LSM,pada saat Pilgub 2018 di Kabupaten OKU telah di temukan DPT pada TPS yang di duga tidak ada perubahan DPT.

Padahal setiap saat jumlah pemilih dalam satu TPS pasti ada perubahan jumlah pemilih baik dari faktor usia yang mulai masuk usia 17 tahun maupun pindah tempat tinggal.

Tim MPP beserta rekan-rekan pers dan LSM dalam melakukan penelusuran mengadakan kompirmasi ke KPUD OKU selasa(17/07) untuk mempertanyakan DPT yang di duga tidak ada perubahan jumlah mata pilih dan mempertanyakan banyaknya warga yang tidak mendapat undangan atau formulir C6 pada Pilgub Sumsel 2018 serta konfirmasi mengenai Honor PPDP yang hanya dibayarkan satu bulan Rp.800 rb.

Ketua KPUD OKU Naning Wijaya ST Wijaya ST didampingi  Erwin Suharja Selaku Divisi Data menjelaskan”Pembayaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam anggaran dana Hiba dari APBD Provinsi semula di anggarkan 2 bulan Rp.1.600.000,- per PPDP tapi hanya di bayarkan 1 bulan per PPDP Rp.800.000,- yang sisa 1 bulan Rp. 800.000,-, sesuai dengan Surat Edaran KPU Provinsi Sumsel Nomor: 273/PP.01.3-SPt/16/Sek-Prov/111/2018, Tanggal 02 Maret 2018.

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari 20 Januari sampai dengan 18 Februari 2018 terhitung hanya satu bulan kerja belum mencapai 2 bulan sehingga honor PPDP hanya dibayar sebulan Rp.800.000,-

Dikarenakan penganggaran honor PPDP yang telah dianggarkan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengikuti pola masksimal sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor : S-118/ MK.02/2016 Tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati /Walikota serentak,maka honor yang telah di siapkan untuk 1 (satu) bulan berikutnya menunggu instruksi lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Lanjut Naning, mengenai warga yang tidak mendapatkan undangan / Formulir C6, Ketua KPUD OKU Naning Wijaya ST menyampaikan bahwa sudah di atur dalam peraturan KPU, warga yang tidak mendapat undangan atau formulir C6 dapat menyalurkan hak pilihnya hanya dengan menunjukan E-KTP (KTP Elektronik)”Jelas Naning W.

Namun yang terjadi di lapangan setelah warga datang ke TPS ternyata Petugas TPS masih meminta embel-embel  foto copy E-KTP. Hal ini tentu merepotkan warga harus mondar-mandir memfoto kopi dulu E-KTP, apalagi untuk ibu-ibu dan Lansia, belum lagi yang tidak mempunyai kendaraan maka akan kena ongkos ojek lagi, akhirnya yang terjadi  dari pada repot warga memilih Golput.

Ditempat terpisah Ketua LSM GAPURA INDONESIA (Gerakan Pemuda Pemantauan Realisasi Anggaran Indonesia) Yuliantomi menyayangkan banyaknya Dugaan masyarakat yang tidak memiliki surat formulir C6 Pada Pilgub Sumsel 2018, bahkan keluarganya sendiri tidak mendapat formulir C6 untuk memilih PILGUB di TPS 2 Kelurahan Saunaga Baturaja Barat sehingga isu yang beredar di masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu diduga disinyalir adanya penyimpangan penggunaan dana pemutahiran data di KPUD OKU yang telah di anggarkan Miliyaran Rupiah terkesan hanya menghabur-haburkan keuangan Negara karena hasilnya tidak efektif, juga tercium dugaan bau busuk Penyimpangan Penggunaan Realisasi Dana Anggaran Pemutahiran Data Pemilih Pilgub KPU OKU.

Lanjut Tomi”Saya berjanji akan menindak lanjuti temuan tersebut kepada Penegak Hukum” Tegas Yuliantomi.   (Alfajri MPP OKU)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini