Media Purna Polri, Kalteng – Seharusnya para Kepala Desa tahu dan faham,meski PBJDesa itu sifatnya Swakelola,tapi tidak serta merta seluruh paket Jasa dan Fisik di kerjakan oleh TPK desa terkait.Desa Bantian misalnya TPK Desa ini diduga langgar prosedur PBJDesa Bantian tahun Anggaran 2017 lalu.

Dalam perkep lkpp no 13 th 2013 Jo Perkep LKPP No 22 tahun 2015,disebutkan paket fisik dengan kontruksi tidak sederhana pelaksanaanya tidak bisa swakelola oleh TPK,harus ada rekanan dan tenaga ahlinya.

Demikian juga pada anggaran PBJDesa yang bisa tanpa rekanan sebatas nilai nominal 50 juta ke bawah,lebihnya ditentukan sebagai berikut.Anggaran Jasa dan atau fisik sampai dengan Rp 200 juta,TPK harus menggandeng satu rekanan untuk melaksanakanya,baik warga Desa setempat ataupun warga Desa lain karena memerlukan keahlian khusus.

Rekanan satu atau langsung toko pun wajib yang resmi,ada badan hukumnya,terdaftar di Kemenkumham,badan usaha memiliki NPWP dan TDP, TDUP, untuk memudahkan administrasian penggunaan Dana Desa.

Sedang pada paket Jasa atau Fisik diatas 200 Juta,TPK wajib punya dua rekanan usulan yang nantinya diverifikasi kemudian diambil salah satu rekanan yang memenuhi standar kualifikasi Nasional tingkat Desa.

Tentu dengan catatan soal Jasa dan paket PBJDesa tidak bisa didesign atau dipecah menjadi paket full pagu max Rp 50.000.000, agar semua paket dikerjakan TPK Desa terkait,hal ini bertentangan dengan prinsip umum PBJP diantaranya Kepres No 54 th 2010 dan aturan turunanya.

Foto kegiatan paket fisik jalan Desa Bantian Kecamatan Sungai Babuat (gbr kerja fisik jln menggunakan kontruksi tidak sederhana), mestinya TPK Desa Bantian menggandeng rekanan karena dasar pagu anggaran Rp 600 jt lebih,meski swakelola wajib ada rekanan 2 orang,dan satu rekanan setelah diverifikasi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Fakta yang didapat tim mpp umumnya TPK tidak menggunakan rekan penyedia bagi paket Jasa dan atau fisik di atas 50 jt,ini prosedur lkpp secara Nasional.

Laporan mitra mpp anggota Lsm LP3k dan Lsm PKRI Mako Kslteng menyebutkan umumnya TPK di Desa yang memborong paket kegiatan Dana Desa,ini tentu berpotensi terjadinya penyimpangan oleh oknum di tingkat Desa.

Seharusnya pejabat ditingkat Kecamatan selaku pejabat pengawas mewakili bpt masing masing Kabupaten memperhatikan semua ajuan atau laporan dari Desa,agar tidak terjadi penyimpangan prosedur yang berpotensi terjadinya kerugian Negara.Mungkin tidak besar dalam ukuran perdesa,tapi jika itu terjadi secara kolektif atau berjamaah tentu jumlahnya akan mencapai Milyaran rupiah.

Kita semua berharap rekan TPK dan rekan staf lainya di Desa dapat menjalankan amanat rakyat negri ini,membangun tidak harus dengan melakukan penyimpangan.Bukankah managemen yang baik dikelola oleh SDM yang baik ?.Menutup liputan Desa Bantian,tidak ada salahnya merenungkan salah satu perkataan lokomotif reformasi Indonesia Prof Dr Muh Amien Rais,MA bahwa moral terbaik untuk mensta Negara dan Bangsa sumbernya adalah Agama,lihat psl29 ayat 2 UUD 1945 bukankah religion its importan for life now ?,ayo bangun Negara dengan Kejujuran, monggo (13/07/18.TS,SH)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini