Medan (MPP) – Dewan Pimpinan Wilayah Nasional Corruption Watch (DPW NCW) Sumatera Utara menggelar acara Diskusi & Gebrakan Anti Korupsi (DIGEBRAK) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 lalu bertempat di kantor Sekretariat DPW NCW Kota Medan.
Diskusi mengangkat topik “Warning buat Cagubsu, Jangan Sampai 3 Kali Masuk Bui Karena Korupsi”. Diskusi menghadirkan pembicara Agus Salim Sitorus, SH, MH (Akademisi), Ketua NCW Sumut (Herman
Parulian, SP.d) dan Alex Pang (Jurnalis Senior).
Dalam paparannya Agus Salim menyampaikan bahwa ada 8 penyebab terjadinya korupsi yaitu : 1.Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru,
2. Kompensasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Rendah,
3. Pejabat yang Serakah,
4. Law Enforcement Tidak Berjalan,
5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor,
6. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin,
7. Pengawasan yang Tidak Efektif, 8. Budaya Masyarakat yang Kondusif Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Agus menambahkan bahwa sejatinya Sumatera Utara yang dikenal dengan kekayaan yang melimpah baik tambang, perkebunan, budaya, alam & wisata nya, tentu faktor tersebut telah memajukan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara menjadi signifikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sekitar Rp. 20 Triliun.
“Tentu kalau Gubernur dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota menggunakan Anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat tanpa korupsi, sangatlah layak mengangkat msasyarakat Sumut untuk sejahtera”. imbuh Agus yang juga aktivis lingkungan hidup ini.
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nasional Corruption Watch (DPW NCW) Provinsi
Sumatera Utara (SUMUT) Herman Parulian, S.Pd angkat bicara dari kasus korupsi Sumatera Utara yang dengan menyebutkan bahwa telah 2 orang Gubernur berturut-turut masuk penjara karena kasus korupsi yaitu :
1. Syamsul Arifin dan
2. Gatot Pudjo Nugroho.
Kasus ini telah pula menjebloskan 5 Wakil Ketua DPRD Sumut dan “seperti gerombolan maling” uang rakyat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 38 Anggota DPRD Sumut menjadi tersangka penerima suap dari Gubernur Gatot dalam bungkus Bantuan Sosial (Bansos).
Maka kita selaku pemangku kepentingan (stake holder) dan aktivis anti korupsi wajib mengingatkan Calon Gubernur SUMUT jangan sampai 3 kali masuk bui karena korupsi.
Siapapun yang terpilih nantinya apakah Djarot Syaiful Hidayat atau Edi Rahmayadi”, ungkap Herman.
Di sisi lain Jurnalis Senior Alex Pang, yang telah malang melintang di media dalam negeri dan luar negeri sejak tahun 1985, mengungkapkan pengalamannya berinteraksi dengan sejumlah Gubernur Sumut.
Antara lain dengan Gubernur Raja Inal Siregar yang mantan Pangdam III Siliwangi, ketika gencar mensosialisasikan Program Marsipature Hutana Be (Martabe) yang artiya adalah Memperbaiki Kampung Masing-masing, baik di Sumut maupun di Jakarta.
Di mana dalam wawancara khusus di Hotel Indonesia Jakarta saat itu, Sang Gubernur yang militer mengatakan “bahwa sebagai tentara dengan 1 peluru saja menembak orang pasti mati. Tetapi saya selaku Gubernur Sumut setiap pagi ditembaki melalui berita diberbagai media Saya mati tidak, saya hidup juga tidak”, ungkapnya.
Untuk itu saya selaku Gubernur sangat mengharapkan peran media untuk mensukseskan program Martabe.” Kemudian Alex turun ke Medan sebagai Sekretaris Jenderal Forum Keluarga Besar Sumatera Utara (FORKABSU) Jakarta,Jawa Barat dan Banten (JABANTEN) untuk mendukung pelantikan Wakil Gubernur Rudolf Pardede menjadi Gubernur.
Secara otomatis sesuai perintah Undang-undang, karena Gubernur definitif kala itu Tengku Rizal Nurdin mengalami kecelakaan dan meninggal dunia dalam peristiwa jatuhnya pesawat Mandala di Polonia Medan.
Alex yang juga mantan jurnalis media Berbahasa Inggris pertama di Indonesia yaitu The Indonesian Observer juga tidak lupa mengingatkan peran pers agar Pers dan Aktivis anti korupsi Sumut untuk memantau dan mengawasi dengan ketat Pembangunan Danau Toba dan sekitarnya dengan kehadiran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).
Alex yang pada hari Rabu- Jumat, 18 – 20 April lalu baru saja melakukan jurnal melalui perjalanan darat (Over Land) dari Siantar – Tigaras – Simarjarunjung – Tele – Pangururan – Urat – Palipi _Tomok _ Parapat – Siantar – Medan, juga memberikan informasi kepada Ketua NCW Sumut agar menginvestigasi lebih dalam pembangunan jalan lingkar dalam dan lingkar luar Pulau Samosir yang saat ini sedang proses pengerjaan oleh sejumlah Perusahaan BUMN Karya dan Kontraktor Swasta dan terindikasi berbau korupsi dari sisi pelanggaran bestek dan kwalitas konstruksi yang rendah.(Zay/ 001)
