MEDIA PURNA POLRI, JAKARTA – Persaingan Politik menjelang pilkada di beberapa daerah di tanah air akhir-akhir ini menjadikan kontestasi politik kian memanas hingga dikhawatirkan akan memicu gesekan antar pendukung para paslon yang bersaing merebut kursi kekuasaan di darerahnya masing-masing. Sebab itu Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian meminta kepada Para Paslon Kepala Daerah dan Tim suksesnya Agar Sportif dalam bertarung di ajang Pilkada didaerahnya dan tidak mengambil jalan Pintas yang berpotensi melanggar Hukum.

“Kita berusaha dorong mereka, juga partai, pasangan calon,dan pendukungnya, agar tidak menghalalkan segala cara. Kontestasilah dengan program,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Tito menegaskan ,mereka harus mengedepankan pertandingan yang sehat. Siapa pun dia harus siap menang dan siap kalah. Namun kata Tito, yang terlihat dan pada umumnya bahwa pasangan calon tidak semuanya yang siap kalah.

“Dari situlah praktek kecurangan seperti politik uang terjadi. Oleh karenanya  Polri membentuk satuan tugas money politic untuk menindak lanjuti politik uang yang terjadi selama Pilkada 2018 di indonesia ini. Sebab, masyarakat Indonesia masih banyak di kalangan bawah yang tak mengerti bahwa politik uang diharamkan”. Cetusnya

Semestinya semua pasangan calon dan tim suksesnya mengedukasi masyarakat tentang itu soal, bukannya malah mencekoki pola pikir mereka bahwa pemilu merupakan ajang bagi-bagi uang.

“Masyarakat kita masih banyak yang berpikir emosional dibandingkan dengan rasional. Belum terdidik sehingga bisa saja mereka didikte para pemilik modal,” kata Tito.

Tidak hanya soal politik uang, Polri juga akan mengantisipasi kampanye hitam dengan membentuk Satgas Nusantara.

Jika uang tak mampu memengaruhi pemilih, berita-berita negatif mengenai lawan politik kerap dijadikan senjata. Tito mengatakan, jika sudah bicara kekuasaan, akan ada strategi dan taktik untuk memenangi kontestasi.

Dalam Pemilu pasti akan terjadi polarisasi masyarakat karena pilihan yang berbeda. Di situ ada ancaman keamanan karena berpotensi konflik. Bagi aparat keamanan, kita harus berpikir worst scenario. Jadi, ada potensi politik yang dikelola,” tutupnya.(Team MPP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini