Jambi, MP-POLRI – (16/11/2026) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS), pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mahasiswa yang didampingi Kantor Hukum Halsen Jaya Britika & Associates, menyampaikan notifikasi gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) kepada Gubernur Jambi, Al Haris, Senin (16/11/2026).

Notifikasi tersebut merupakan bentuk tuntutan pertanggungjawaban pemerintah atas dugaan kelalaian dalam mencegah, menangani, dan memulihkan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Provinsi Jambi.

Berdasarkan kajian WALHI Jambi, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mencapai 55.530,72 hektare hingga 18 Oktober 2026. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mencatat sebanyak 76.543 orang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dalam rentang 3 Agustus hingga 18 Oktober 2026.

Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan semata persoalan kerusakan lingkungan, melainkan juga ancaman serius terhadap kesehatan, keselamatan, dan hak hidup masyarakat.

Staf Advokasi dan Kampanye Perkumpulan Hijau, Riyono, yang juga menjadi salah satu penggugat, menyoroti persoalan tata kelola air di kawasan gambut, terutama penguasaan kanal dan pengendalian aliran air di wilayah konsesi perusahaan.

Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan upaya pencegahan kebakaran di kawasan gambut.

“Pemerintah tidak bisa hanya hadir ketika api sudah membesar dan asap menyelimuti permukiman warga. Persoalan tata kelola air di kawasan gambut harus dibenahi. Penguasaan kanal dan pengendalian aliran air oleh perusahaan harus diaudit. Pemerintah juga harus mengevaluasi perizinan serta memastikan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegas Riyono.

Sementara itu, Direktur Beranda Perempuan, Zubaidah, menilai pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi karhutla karena bencana tersebut berulang setiap tahun dan dapat diprediksi. Namun, pemerintah dinilai belum memiliki prioritas dan peta kebutuhan layanan dasar yang memadai di tengah puluhan ribu warga yang mengalami ISPA.

“Ini merupakan bentuk pengabaian yang terus berulang. Ketika ribuan warga terpapar asap dan mengalami gangguan kesehatan, pemerintah seharusnya memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Kami menuntut pertanggungjawaban konstitusional negara untuk mengakui, melindungi, dan memulihkan hak warga terdampak, termasuk menjamin layanan kesehatan gratis, kompensasi, serta ganti rugi atas kerugian kesehatan dan ekonomi yang mereka alami,” ujar Zubaidah.

Zikri Ramadhan, mahasiswa yang juga menjadi salah satu penggugat, memandang notifikasi Citizen Lawsuit sebagai bentuk kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh diam ketika hak-hak masyarakat terancam akibat bencana ekologis.

“Mahasiswa tidak boleh diam ketika hak-hak rakyat terancam. Kami menuntut tindakan nyata, transparansi, pengawasan terhadap wilayah konsesi, penegakan hukum tanpa impunitas, serta perlindungan kesehatan masyarakat. Pendidikan seharusnya melahirkan keberanian untuk mengkritik ketidakadilan. Ketika rakyat menghirup asap, mahasiswa tidak boleh kehilangan suaranya,” tegas Zikri.

Dari aspek hukum, Halsen Jaya Britika, S.H., M.H., selaku kuasa hukum warga, menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, pelaksanaan kewajiban negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.

Dalam perkara ini, asas tanggung jawab negara, kehati-hatian, keterbukaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan untuk menilai pelaksanaan kewajiban Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak karhutla.

“Langkah ini dilakukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban pemerintah secara terukur, terutama dalam peringatan dini, pengawasan, perlindungan kesehatan, dan pemulihan lingkungan. Faktor kemarau dan angin harus menjadi bagian dari perencanaan kesiapsiagaan Pemerintah. Hal yang perlu dijawab adalah apakah langkah-langkah yang diwajibkan telah dilakukan secara layak, tepat waktu, dan menjangkau warga yang membutuhkan perlindungan,” jelas Halsen.

Ia menambahkan, untuk objek dugaan kelalaian dalam tindakan pemerintahan, tim hukum juga menyiapkan jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2023.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan bahwa karhutla tidak boleh terus dinormalisasi sebagai bencana musiman yang seolah-olah hanya disebabkan oleh faktor alam.

Menurutnya, puluhan ribu hektare lahan yang terbakar dan puluhan ribu warga yang terpapar ISPA merupakan bukti besarnya ancaman karhutla terhadap keselamatan rakyat, keberlangsungan flora dan fauna, serta keseimbangan ekosistem.

“WALHI Jambi menilai berulangnya kebakaran hutan dan lahan menunjukkan adanya persoalan serius dalam kebijakan pencegahan, pengawasan wilayah konsesi, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi rakyat. Karhutla tidak boleh terus dianggap sebagai bencana musiman, sementara masyarakat harus berulang kali menanggung penderitaan dan korporasi justru luput dari pengawasan,” tegas Oscar.

Melalui penyampaian notifikasi Citizen Lawsuit ini, WALHI Jambi bersama para penggugat menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan rakyat dan memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Jika Pemerintah abai terhadap keselamatan rakyat, pertanggungjawabannya harus kami tuntut melalui jalur hukum. Tidak boleh ada pembiaran, tidak boleh ada impunitas, dan tidak boleh ada hak rakyat yang dikorbankan atas nama kepentingan investasi,” pungkas Oscar.

Narahubung:

Oscar Anugrah

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi

0811749266

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi

Jalan Wijaya Kusuma No. 106 RT 24/16, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi

Telepon: 0741-7551959

Email: jambi@walhi.or.id

Website: http://www.walhijambi

(Donal Simanjuntak)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini