Bogor, MP-POLRI — Aktivitas kendaraan angkutan material tambang kembali menjadi sorotan masyarakat di wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sejumlah truk tronton bermuatan material yang diduga berasal dari kawasan pertambangan di wilayah Lebak Wangi, Cigudeg, dilaporkan kembali melintas pada malam hari menuju wilayah Tangerang.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat dan pengguna jalan. Pasalnya, hingga saat ini belum terdapat informasi resmi bahwa aktivitas pertambangan di wilayah Cigudeg telah dibuka kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mengambil kebijakan penghentian sementara aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, termasuk Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai persoalan, antara lain dampak lingkungan, keselamatan masyarakat, kerusakan infrastruktur jalan, serta persoalan lalu lintas kendaraan angkutan tambang.
Dedi Mulyadi juga pernah menyampaikan bahwa pembukaan kembali aktivitas pertambangan belum dapat dipastikan karena masih diperlukan kajian lingkungan serta penyiapan jalur khusus kendaraan angkutan tambang.
Namun, kondisi di lapangan kini kembali menjadi perhatian. Truk tronton bermuatan material yang diduga berasal dari kawasan Lebak Wangi, Cigudeg, terlihat melaju melalui ruas jalan Caringin–Jagabaya–Cijapar hingga menuju kawasan Parung Panjang dan selanjutnya ke arah Tangerang.
Kemunculan kendaraan angkutan material tersebut memunculkan pertanyaan mendasar dari warga: apakah aktivitas pertambangan di wilayah Cigudeg sudah mendapatkan izin untuk beroperasi kembali, atau justru masih berada dalam status penghentian sementara?
Jika memang belum ada kebijakan resmi pembukaan kembali, masyarakat meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan mengambil tindakan apabila ditemukan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Sebaliknya, apabila telah terdapat keputusan resmi mengenai pembukaan kembali aktivitas pertambangan, masyarakat juga meminta agar Pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebijakan, persyaratan operasional, jalur yang diperbolehkan, serta mekanisme pengawasan kendaraan angkutan material.
WARGA MINTA KEJELASAN DAN KETEGASAN PEMERINTAH
Persoalan ini tidak hanya menyangkut aktivitas pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, kondisi infrastruktur, dampak lingkungan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Warga dan pengguna jalan berharap tidak terjadi kembali situasi di mana kendaraan angkutan tambang beroperasi tanpa kejelasan status perizinan maupun pengawasan yang memadai.
M.Yusuf, Jurnalis Media Purna Polri Net Perwakilan Kabupaten Bogor, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, serta aparat penegak hukum segera melakukan pengecekan langsung terhadap aktivitas pertambangan dan kendaraan angkutan material yang diduga kembali beroperasi di wilayah Cigudeg.
“Pemerintah harus memberikan kejelasan kepada masyarakat. Jika memang belum ada keputusan pembukaan kembali aktivitas tambang, maka kegiatan yang diduga melanggar ketentuan harus segera ditindak sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat dan pengguna jalan menjadi korban akibat lemahnya pengawasan,” ujar M.Yusuf.
Menurutnya, langkah tegas bukan berarti langsung memberikan kesimpulan bahwa seluruh kegiatan tersebut ilegal. Pemerintah dan aparat perlu terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, izin operasional, asal material, dokumen pengangkutan, serta kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas dan lingkungan.
Media Purna Polri Net juga mendorong agar pemerintah tidak hanya melakukan penertiban secara situasional, tetapi membangun sistem pengawasan yang konsisten terhadap aktivitas pertambangan dan kendaraan angkutan material di wilayah Bogor Barat.
Pertanyaan publik kini tertuju kepada Pemerintah Propinsi jawab barat.
