Parung Panjang Kabupaten Bogor, MP-POLRI – Proyek rekonstruksi Jalan Moch. Toha ruas Parungpanjang–Bunar di Kabupaten Bogor kembali menuai sorotan publik. Meski proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut mencantumkan pekerjaan drainase U-Ditch ribuan meter, masyarakat masih menemukan sejumlah titik tanpa drainase memadai yang menyebabkan genangan air saat hujan turun.
Berdasarkan dokumen penetapan pemenang pekerjaan konstruksi, proyek tersebut berada di bawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I.
Data proyek yang berhasil dihimpun antara lain:
– Nama paket: Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parungpanjang) – Parungpanjang – Bunar
– Tahun anggaran: 2025
– Nilai pagu anggaran: Rp85,6 miliar
– Nilai pagu paket: Rp74,6 miliar
– Nilai penawaran pemenang: Rp59,6 miliar
– Penyedia jasa konstruksi: PT. Bumi Duta Persada
Dalam daftar mata pembayaran pekerjaan, tercantum item saluran berbentuk U Tipe DS 1a dengan tutup sepanjang 4.790 meter serta berbagai item pekerjaan drainase dan perkerasan lainnya.
Namun berdasarkan pantauan lapangan di wilayah Cibunar, Kecamatan Parungpanjang, masih terlihat genangan air di badan jalan saat hujan turun. Dokumentasi lapangan bertanggal (07/06/2026) sekitar Pukul 22.38 WIB memperlihatkan air menggenang di sisi jalan akibat tidak tersedianya drainase di beberapa titik.
Selain genangan, masyarakat juga menyoroti posisi tutup drainase U-Ditch yang di sejumlah titik terlihat lebih tinggi dibanding badan jalan. Kondisi itu dinilai dapat mengganggu kenyamanan berkendara dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua.
Menanggapi kondisi tersebut, aktivis civil society Sandy Rukmana menyampaikan kritik terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.
Menurutnya, pembangunan jalan tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran dan penyelesaian fisik proyek semata, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hasil pekerjaan serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Ketika proyek bernilai puluhan miliar rupiah masih menyisakan genangan air dan masyarakat mempertanyakan fungsi drainase, maka pemerintah dan penyedia jasa wajib membuka ruang evaluasi publik. Infrastruktur itu menyangkut keselamatan warga dan hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak,”_ ujarnya.
Sandy juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek Pemerintah. Menurutnya, warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut justru menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan.
“Partisipasi warga tidak boleh dianggap sebagai gangguan terhadap proyek. Kritik masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial dalam negara demokrasi. Pemerintah daerah dan kontraktor seharusnya terbuka terhadap masukan masyarakat, apalagi jika berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan,”_ katanya.
Ia menilai transparansi pekerjaan konstruksi menjadi penting agar publik mengetahui:
– apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis,
– bagaimana pengawasan mutu dilakukan,
– serta apakah hasil pekerjaan telah memenuhi standar laik fungsi jalan.
Lebih lanjut, Sandy menyoroti aspek hak asasi manusia dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, akses terhadap jalan yang aman dan layak merupakan bagian dari hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik dan lingkungan yang aman.
“Jika kondisi jalan justru menimbulkan risiko kecelakaan atau genangan berkepanjangan, maka negara harus hadir melakukan evaluasi. Keselamatan pengguna jalan adalah bagian dari perlindungan hak masyarakat,”_ tegasnya.
Secara hukum, pekerjaan jalan wajib memenuhi standar keselamatan dan laik fungsi sebagaimana diatur dalam:
– Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
– Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
– serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai penyebab masih adanya titik genangan dan kondisi drainase yang dipersoalkan masyarakat.
Warga berharap dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh agar proyek rekonstruksi jalan yang menggunakan anggaran besar benar-benar memberikan manfaat optimal serta menjamin keselamatan pengguna jalan.
(SUARA62.id/RP)
