Bandung.MPP – Urusan bencana adalah urusan bersama dan tugas kita semua. Kami BPBD sebagai perpanjangan tangan dan bagian kecil dari BNPB, artinya BPBD mendapat mandat dari BNPB dalam hal logistik atau diberi wewenang khusus dalam penanganan logistik dari setiap kejadian bencana yang terjadi.Ungkap Pelaksana harian(Plh)Ir. Budi Juanda MM. mewakili Kalak BPBD Jabar Dr.H.Dani Ramdan M.T pada saat menerima peserta audiensi dari Pengurus Posgab SB Jabar yang dipimpin Koordinator Posgab SB Jabar Iyep Dede Supriatna Rabu 8 Februari 2023 di Kantor BPBD Jabar jl. Soekarno Hatta Bandung.
Dihadapan kurang lebih 15 personil pengurus Posgab SB Jabar Ir.
Budi Juanda memaparkan peran BPBD Jabar dalam menangani berbagai bencana di Jawa Barat khususnya yang terjadi di Kabupaten Cianjur bulan lalu.
Peran serta dan kontribusi relawan dalam penanganan bencana Cianjur sungguh luar biasa,para relawan telah mengisi area area dampak bencana dan membantu meringankan persoalan kebencanaan yang tidak sempat kami tangani. Dalam arti disinilah peran penting relawan yang telah mampu melakukan proses kolaborasi dengan semua pihak sehingga dapat mempercepat dan meringankan tugas berat kami. Jelas Budi Juanda.
Dalam kesempatan yang sama Koordinator Posgab SB Jabar menyampaikan bahwa keberadaan Posgab SB Jabar berfungsi sebagai pos koordinasi antar komunitas dalam melancarkan suatu kegiatan,khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan yang terjadi di wilayah Jawa Barar setelah sebelumnya memaparkan aspek historis dari perjalanan Posgab SB Jabar dari tahun ke tahun.
Sampai saat ini lebih kurang 113 komunitas yang telah menyatakan dan siap bergabung dengan Posgab SB(Siaga Bencana) ,dan kedepan kemungkinanya akan semakin bertambah seiring dengan upaya upaya kami dalam membenahi dan mengembangkan serta mengoptimalkan potensi potensi yang kami miliki tandas Iyep Dede Supriatna.
Lebih jauh Plh Budi Juanda menyampaikan tentang pentingnya manajamen posko dalam menghadapi fase tanggap darurat di daerah yang tertimpa bencana. Manajemen posko yang dimaksud adalah pos komando yang kita inisiasi kan agar pemerintah setempat segera memiliki posko sendiri, dimana tugas tugas dan pengendalian informasi,pengolahan data sampai pada persoalan distribusi logistik dan non logistik dikendalikan melalui posko utama ini. Dalam kaitan dengan manajemen posko ini para relawan tugasnya adalah mendorong agar posko segera bisa dibangun oleh pemerintah setempat. Bila manajemen posko ini sudah berdiri implikasinya akan mempermudah pemegang otoritas untuk secepatnya memutuskan status kebencanaan, dari mulai fase Siaga Bencana, Tanggap Darurat Bencana sampai pada level tiga,yaitu Pemulihan Darurat Bencana.
Dwibens-Gjr
