MEDIA PURNA POLRI,BANDUNG –
Presiden Jokowi meminta supaya proses perijinan bagi masyarakat dan pelaku usaha dipermudah, karenanya beliau berpesan kepada para birokrat agar memudahkan proses pengurusan perijinan. “Harus kita ingat, pemerintah dituntut bekerja lebih cepat, lebih responsif, lebih tanggap dan lebih efisien. Birokrat juga sama, birokrasi dituntut bekerja lebih cepat, lebih responsif efisien”, ajak Jokowi dalam acara Presidential Lecture di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/03/2018).
Kota Bandung termasuk kota yang paling cepat merespon ajakan Presiden Jokowi. Pengurusan perijinan kota Bandung saat ini menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Agar bisa memenuhi tuntutan dinamika masyarakat dewasa ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dibawah kepemimpinan Drs. Arief Syaifudin, SH.
Telah mencanangkan program pelayanan dengan cara membangun integritas. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki setiap individu. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.
“DPMPTSP siap menerima masukan dan kritikan, karena sehebat apapun sistem, sepintar apapun orang, ketika tidak ada integritas maka tidak akan menjadi apa-apa”, ujar Arief. Lebih lanjut beliau menjabarkan, “Gerakan integritas ini bisa memakmurkan bangsa. Bangun budaya integritas, buang jauh-jauh budaya melanggar, karena kalau kita semua berintegritas, maka tidak akan ada pelanggaran.
Sehingga semua akan berjalan di dalam rel karena sesuai regulasi yang telah di tetapkan, hasilnya pembangunan kota Bandung akan lebih hebat, percepatan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan lebih baik, demikian juga dengan integritas kinerja aparaturnya akan meningkat”.
“Saya menghimbau agar gerakan integritas ini diharapkan tidak hanya dikalangan aparatur pemerintahan saja, namun juga diterapkan oleh tiap-tiap individu masyarakat, karena bila masyarakat berintegritas, aparatur pemerintah berintegritas, dapat dipastikan tidak akan terjadi pelanggaran demi tercapainya tujuan kesejahteraan yang merata”, ajak Kepala Dinas yang juga aktif di beberapa organisasi masyarakat ini.
Semoga gerakan integritas yang dicanangkan oleh Kepala DPMPTSP bisa merata dalam diri tiap-tiap individu masyarakat dan menjadi program yang berkelanjutan dan secara terus menerus memenuhi setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi seluruh masyarakat kota Bandung.
Bila integritas hanya melekat di aparatur pemerintahan saja, maka kesuksesan pembangunan akan berjalan pincang. Orang-orang yang mempunyai integritas selalu menepati apapun yang diucapkannya, dan ini adalah permulaan munculnya kepercayaan publik maupun kepercayaan antar individu. (Wells)
