Barito Timur, Kalteng (MPP) – Dinas Tata Ruang dan Tata Kota Barito Timur dipertanyakan peran dan fungsinya,pasalnya salah satu program pembangunan jalan Lintas Desa antara Desa Rodok dan Desa Tumpu Ulung diduga kurang Efektif.
Volume jalan sekitar 10 Km dan lebar 5M itu tentu memakan dana yang tidak sedikit,dan telah melibatkan Bpk-bpk dari TNI pada program TMDD th 2017 lalu,Institusi Negara TNI memang handal dalam disiplin kerja dan disiplin tugas,sehingga layak dan sudah pada tempatnya bila TNI dikedepankan pada soal soal yang memerlukan kerja cepat-kerja tepat-dan kerja efektif,diantara Institusi Negara maka TNI jadi garda terdepan dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Institusi Negara lainya seperti Polri,sama sama diperlukan NKRI dan Bangsa dalam upaya membangun Negeri, hanya beda bidang garapanya.
Dokumentasi MPP tanggal 18 Maret 2018 Skj 16.34 Bbwi lokasi Jln Ampah-Buntok Km 03Desa Tumpung Ulung Pematang Karau Barito Timur Kalimantan Tengah(Gbr badan Jln
terobosan Desa Tumpung Ulung-Desa Rodok),yang tinggal jalan setapak,bukan lagi jalan utama Desa dan antar Desa.
Dari sisi anggaran mungkin tidak ada kerugian Negara,akan tetapi dari sisi Administrasi Keuangan Daerah jelas tidak efektif,sarana dan prasarana jalan sebagai salah satu bentuk pembangunan fisik akan menjadi utama jika dalam rel penggunaanya merupakan jalan utama warga Desa.
Perencanaan pembuatan jalan lintas Desa tentunya bukan program spontanitas,atau program ujug-ujug,atau program dadakan,tetapi sudah melalui proses penggodokan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Barito Timur.
Lalu bagaimana fungsi dan wewenang Dinas Tata Kota dan Tata Ruang serta Instansi yang
memiliki kewenangan bidang Tata Ruang (RTRWP),Kab Barito Timur dalam perencanaan
sebelumnya,semestinya dalam perencanaan sudah ditargetkan program pembuatan jalan
pintas antar Desa menjadi alternatif minimal dua warga Desa tersebut.
Sebagaimana diungkapkan aktifis Lsm Lp3K Bartim(Jmn-Akht),dalam setiap program pembangunan ditingkat Daerah bahkan sampai kepada tingkat Desa jelas melalui prosedur baku,sampai kepada target atau tujuan program itu jelas untuk meningkatkan percepatan pembangunan Daerah,tanpa perencanaan yang jelas maka rencana kegiatan tidak akan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Fakta tersebut memberikan gambaran jika
Dinas terkait Tata Kota dan RTRWP kurang memperhatikan aspek fungsional program yang
sekalipun tidak ada kerugian Negara,APBD menjadi kurang efektif,bukankah begitu ?(TS)
