Kab. Bandung, MP-POLRI

– Penghuni blok H perumahan Abdi Negara Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung hingga saat ini belum diberikan sertifikat kepemilikan rumahnya oleh Bank BTN setelah melunasi pembayaran KPR nya atau cicilan KPR nya di Bank BTN terhitung dalam rentang waktu 2005 – 2017. Setelah semua cara ditempuh untuk mendapatkan haknya dari BTN, maka kemudian 17 orang warga Perum Abdi Negara mengadukan perkaranya ke Pihak Kepolisian, dalam hal ini mengadukan Bank BTN ke Ditreskrimsus Polda Jawa Barat tentang dugaan adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 49 angka 2 butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan mengadukan PT. Pendawindo Permai selaku developer perumahan ke Ditreskrimum Polda Jabar atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 KUHPidana.

Baru baru ini pihak Bank BTN terkesan mencoba mengintimidasi warga yang melaporkan Bank BTN ke Polda Jawa Barat. Pasalnya sebanyak 11 orang yang berasal dari kantor Bank BTN Cabang Bandung, kantor Bank BTN Pusat Jakarta dan Konsultan Bank BTN telah mendatangi pa Koko selaku koordinator warga pelapor dan Bank BTN terang-terangan meminta agar pelaporan ke Polda Jabar dicabut, dengan alasan laporan tersebut menghambat pengurusan SHM warga. Pa Koko menanyakan apa jaminannya SHM akan terbit apabila warga mencabut laporan tersebut. Bukannya memberikan jaminan kalau Bank BTN akan menyelesaikan pengurusan sertifikat rumah, oknum Bank BTN malah mengancam tidak akan menyelesaikan pengurusan SHM dan akan lepas tangan sama sekali tidak akan mengurusi SHM warga bila laporan di kepolisian tidak dicabut.

Berikut adalah beberapa fakta tentang perlakuan sewenang-wenang Bank BTN terhadap nasabah warga Perumahan Abdi Negara:

1. Bank BTN sedari awal tidak menyimpan SHM sebagai jaminan, tapi menerima cicilan KPR dari nasabah hingga lunasnya cicilan;

2. Ketika cicilan KPR oleh nasabah lunas, BTN hanya menjanjikan bahwa sertifikat milik nasabah sedang diurus, namun pengurusannya memakan waktu hingga bertahun-tahun tanpa ada kepastian kapan pengurusan akan selesai;

3. Setelah didesak bertahun-tahun untuk menyerahkan sertifikat, BTN beralasan bahwa kewajiban penyelesaian sertifikat ada pada pengembang sedangkan BTN menyatakan bahwa pengembang tidak diketahui dimana keberadaannya;

4. Oleh karena tidak ada kepastian dari BTN kapan warga akan menerima sertifikatnya, maka warga melaporkan BTN ke Disreskrimsus Polda Jabar. Dari hasil penyelidikan Ditreskrimsus, ternyata diketahui fakta bahwa belum selesainya sertifikat warga dikarenakan tanah yang belum dibayar oleh pengembang;

5. BTN menyatakan bahwa perusahaan developer tidak diketahui dimana keberadaannya, tapi dalam penyelidikan oleh Ditreskrimsus, ternyata keberadaan developer ditemukan, artinya dapat diduga BTN menutupi keberadaan pengembang;

6. Setelah mengetahui keberadaan pengembang, seharusnya BTN menekan developer untuk membayar tanah dan menyelesaikan penerbitan Sertifikat untuk warga, namun yang dilakukan BTN malah terkesan mengintimidasi warga untuk mencabut laporan ke polisi.

Kalau dilihat dari kacamata hukum, apa hak BTN menerima pembayaran cicilan KPR dari warga sebagai nasabah sedangkan Bank BTN tidak memegang SHM yang menjadi jaminan nasabah, yang mana seharusnya SHM itu menjadi hak warga setelah cicilan KPR lunas. Seharusnya Bank BTN memberikan tekanan kepada developer PT Pendawindo Permai yang dari awal berkewajiban mengurus dokumen SHM untuk dijadikan jaminan, bukan malah menekan warga sebagai nasabah yang telah menyetorkan uangnya dan berhak mendapatkan SHM setelah cicilannya lunas. Warga tidak akan membuat laporan ke kepolisian bila sedari awal Bank BTN dan PT Pendawindo melakukan transaksi sesuai prosedur yang benar.

(Tim Jabar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini