
Baturaja, MP-POLRI – Upaya penelusuran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada satuan kerja madrasah negeri di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terus bergulir. Biro OKU Media Purna Polri atas nama redaksi secara resmi mengajukan permohonan informasi publik dan konfirmasi jurnalistik terkait realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2022 dan TA 2023 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 OKU (Satker 426050) yang total pagunya mencapai Rp 7,63 miliar.
Permohonan tersebut dilayangkan melalui surat resmi Nomor 374/MPP/OKU/XI/2026 tertanggal 17 November 2026 dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Bedah Pos Anggaran DIPA TA 2022 dan TA 2023
Berdasarkan penelusuran dokumen DIPA Petikan Satker 426050 yang dihimpun tim mpp pada TA 2022 MTsN 1 OKU mengelola total pagu anggaran sebesar Rp 6.686.953.000. Anggaran tersebut terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp 5.678.571.000, Belanja Barang Rp 826.172.000, dan Belanja Modal Rp 182.210.000. Di dalamnya terdapat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 657 siswa senilai Rp 722.700.000 serta Layanan Perkantoran sebesar Rp 285.682.000.
Sementara pada TA 2023, setelah pos gaji pegawai ASN dialihkan ke DIPA Kantor Kemenag Kabupaten OKU, pagu DIPA MTsN 1 OKU tercatat sebesar Rp 948.982.000. Rinciannya meliputi Belanja Barang Rp 815.982.000 dan Belanja Modal Rp 133.000.000, yang mencakup alokasi dana BOS bagi 603 siswa sebesar Rp 663.300.000 serta pos Layanan Perkantoran dengan nilai yang tetap sama yakni Rp 285.682.000.
Melalui surat konfirmasi tersebut, tim mpp meminta penjelasan rinci terkait sejumlah pos krusial, antara lain:
Jenis pengadaan aset dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) dari akumulasi Belanja Modal BOS lintas tahun yang mencapai Rp 315.210.000 (Rp 182,21 juta pada 2022 dan Rp 133 juta pada 2023).
Sinkronisasi data jumlah siswa penerima BOS (657 siswa pada 2022 dan 603 siswa pada 2023) dengan data riil siswa aktif pada aplikasi EMIS.
Mekanisme pemisahan objek belanja antara pos Layanan Perkantoran (Rp 285.682.000 per tahun) dengan Belanja Barang BOS agar tidak terjadi pembiayaan ganda atas kebutuhan ATK, langganan daya/jasa, pemeliharaan madrasah, maupun honor tenaga non-ASN.
Salinan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per akun belanja serta rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) TA 2022 dan TA 2023.
Jawaban Resmi Kepala MTsN 1 OKU
Menanggapi surat tersebut, Kepala MTsN 1 OKU, Muhamad Latiep Efendi, menyampaikan balasan tertulis melalui surat Nomor B-858/MTs.06.15.0001/PP.00.1/11/2026 tertanggal 20 November 2026. Dalam suratnya, pihak madrasah menyatakan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penggunaan dan realisasi anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 telah sesuai dengan juknis peraturan penggunaan Dana BOS dan regulasi serta petunjuk teknis tentang pengeluaran anggaran dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baturaja,” tulis Muhamad Latiep Efendi dalam surat balasannya.
Lebih lanjut, Kepala MTsN 1 OKU menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan madrasah tersebut telah melalui mekanisme pengawasan internal kementerian.
“Selain itu juga telah dilaksanakan audit internal dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2023, dan pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan pula Monitoring dan Evaluasi tentang Kinerja Penyerapan Anggaran dari Tim Perencanaan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Dalam audit dan evaluasi di atas, tidak ditemukan adanya penyimpangan atau data laporan keuangan yang berbeda atas penggunaan dan penyerapan anggaran,” tegasnya.
Petugas PTSP Tolak Berikan Tanda Terima Surat Keberatan
Kendati pihak MTsN 1 OKU telah memberikan jawaban tertulis, Biro OKU Media Purna Polri menilai respons tersebut masih bersifat normatif dan belum memenuhi hak atas informasi publik. Pasalnya, pihak PPID MTsN 1 OKU tidak melampirkan satu pun salinan dokumen LRA maupun RKAM yang dimohonkan, serta belum menjawab rincian pertanyaan teknis terkait pengadaan belanja modal dan pemisahan pos operasional perkantoran.
Selain itu, tim MP-POLRI juga mencatat adanya kekeliruan administrasi dalam surat balasan madrasah yang menyebut identitas pemohon sebagai “Lembaga Swadaya Masyarakat” dan mengategorikan surat konfirmasi pers sebagai “Surat Aduan”.
Upaya administratif untuk menempuh mekanisme keberatan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tersebut sempat menemui kendala di lapangan. Pada Sabtu (21/11/2026) sekitar Pukul 12.00 WIB, tim redaksi Media Purna Polri bersama perwakilan Lembaga Masyarakat mendatangi loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) MTsN 1 OKU di Jalan MTsN, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, untuk menyerahkan surat tanggapan sekaligus pengajuan keberatan resmi kepada Atasan PPID.
Namun, petugas PTSP yang berjaga saat itu menolak memberikan tanda terima resmi atas berkas surat yang diserahkan. Padahal, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib mencatat dan memberikan tanda bukti penerimaan atas setiap pengajuan keberatan informasi publik dari pemohon.
Langkah Lanjutan Tim MPP.
Indikasi Adanya DUGAAN Penyimpangan Dana Miliaran ,Saat Dikonfirmasi Realisasi Anggaran Rp 7,63 Miliar TA 2022–2023, MTsN 1 OKU Beri Jawaban Normatif Tanpa Lampirkan LRA dan RKAM.Petugas PTSP MTsN Tolak Memberikan Tanda Terima Keberatan.
Biro OKU Media Purna Polri, menegaskan bahwa keberadaan audit internal Inspektorat tidak menggugurkan kewajiban Badan Publik untuk membuka laporan keuangan dan realisasi anggaran kepada publik maupun pers sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Sebagai bentuk komitmen kontrol sosial dan kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang berlaku, tim mpp tetap menempuh jalur pengiriman resmi secara tercatat untuk surat pengajuan keberatan kepada Atasan PPID MTsN 1 OKU sesuai Pasal 35 UU KIP guna menagih salinan LRA dan RKAM TA 2022–2023. Sementara itu, kami juga masih menunggu jawaban konfirmasi resmi dari jajaran MAN 1 OKU atas surat serupa yang telah kami kirimkan,”
(MPP-Alfajri)



