Tangerang, MP-POLRI – Pembangunan menara tower BTS, berlokasi di kampung Kedung Bolang RT 001/001, Desa Muara, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, diduga melanggar izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pantauan awak media dilokasi lingkungan pembangunan tower BTS tersebut, diduga tidak terpasang papan informasi proyek, Kamis (19/11/2026).

Pasalnya, pembangunan menara Tower BTS baru dapat dikerjakan secara fisik setelah terbit Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). PBG merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan wajib dimiliki sebelum konstruksi dimulai.

Disamping itu, pembangunan menara tower BTS sangat berdampingan dengan salah satu rumah warga. Berdasarkan ketinggian menara tower BTS jarak fisik bangunan sekitar 20 meter, 30 meter sampai 40 meter dari rumah warga. Hal ini, apakah standar keselamatan warga dapat dijamin, Jika hal – hal yang tak diinginkan itu dapat terjadi akibat robohnya menara tower BTS tersebut?

Disisi lain, Asep Suganda mengatakan bahwa syarat terbitnya izin PBG harus dilengkapin izin dari Kepala Desa, izin lingkungan dari warga dan perlengkapan surat – surat dari pemilik lahan lokasi yang dikontrak. Jika semua sudah dilengkapin dapat di ajukan langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Pemkab Tangerang untuk terbit izin PBG tersebut. Jikalau pembangunan menara Tower BTS dibangun fisiknya tetapi izin PBG baru dibuat oleh pihak pelaksana, maka hal itu sudah melanggar izin PBG.

” Kami pun selaku kontrol sosial akan konfirmasi pihak dinas terkait dan pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang terkait pembangunan menara Tower BTS, apakah sudah terbit izin PBG atau belum terbit izin PBG. Apabila izin PBG belum terbit, kami pun meminta kepada pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk mengambil langkah tegas untuk menyegel lokasi menara tower tersebut,” tegas Asep kepada awak media Purna Polri.

Bahwa proses penerbitan izin PBG melibatkan verifikasi dan rekomendasi teknis dari beberapa dinas, antara lain

DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas PUPR / Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Apabila kontraktor melakukan pembangunan fisik sebelum PBG terbit dari DPMPTSP, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP berwenang menghentikan proyek, menyegel lokasi, hingga melakukan pembongkaran paksa.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mendapat keterangan dari pihak pelaksana/vendor.

(Penulis : Amir Kancil)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini