Lamandau, MP-POLRI – Pemerintah Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas penataan dan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), Kamis (12/11/2026).
Musyawarah yang berlangsung di Aula Balai Desa Sungai Mentawa tersebut menjadi forum penting dalam mencari solusi terhadap pengelolaan aset Desa, sekaligus merumuskan langkah ke depan agar keberadaan Tanah Kas Desa dapat memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dalam musyawarah tersebut, sejumlah poin penting dibahas, mulai dari rencana penjualan sebagian lahan, mempertahankan sebagian lainnya sebagai kebun kas desa, hingga rencana pembagian sebagian lahan kepada warga sesuai kesepakatan bersama.
Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sungai Mentawa, Hadi Sujana, A.Md., menyampaikan bahwa seluruh agenda pembahasan dalam musyawarah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan bersama.
“Alhamdulillah, pelaksanaan Musdes hari ini berjalan lancar. Seluruh poin yang menjadi pembahasan dalam musyawarah dapat diputuskan pada hari ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil musyawarah tersebut akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti kebijakan terkait Tanah Kas Desa, termasuk rencana penggunaan dana hasil penjualan sebagian lahan untuk membeli aset pengganti berupa tanah atau kebun.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi desa. Ia juga berharap masyarakat dapat memahami serta mendukung hasil kesepakatan yang telah dicapai melalui musyawarah.
Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Mentawa, M. Said, menjelaskan bahwa musyawarah telah menghasilkan kesepakatan mengenai rencana penataan Tanah Kas Desa.
Berdasarkan kesepakatan yang dibahas, sebagian lahan direncanakan untuk dijual, sebagian lainnya tetap dipertahankan sebagai kebun kas Desa, sedangkan sebagian lagi direncanakan untuk dibagikan kepada warga Desa Sungai Mentawa.
Ia menegaskan bahwa rencana tersebut bukan berarti menghilangkan seluruh aset desa. Pemerintah Desa tetap akan memiliki aset yang nantinya dapat dikelola untuk mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan Desa.
“Rencana ke depan, kita akan mengadakan musyawarah kembali setelah proses transaksi penjualan Tanah Kas Desa selesai,” ungkap M. Said.
Ia juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kesepakatan yang telah dicapai sehingga penataan Tanah Kas Desa dapat berjalan dengan baik dan tidak kembali menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Mardian, salah seorang warga Desa Sungai Mentawa, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai Tanah Kas Desa sebenarnya telah dilakukan dalam musyawarah sebelumnya. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rencana penjualan sebagian lahan untuk kemudian dialihkan menjadi aset Desa yang lebih produktif.
Menurutnya, hasil penjualan tersebut direncanakan untuk membeli tanah atau kebun baru sebagai aset pengganti, sementara sisanya akan dibagikan secara merata kepada seluruh warga sesuai kesepakatan.
Ia menjelaskan, lahan Tanah Kas Desa yang menjadi pembahasan saat ini masih berupa lahan kosong dan belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, masyarakat berharap aset tersebut dapat ditata kembali agar memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih nyata.
Mardian berharap, apabila rencana pembelian aset pengganti direalisasikan, Pemerintah Desa dapat mempertimbangkan pembelian kebun yang sudah produktif, seperti perkebunan kelapa sawit yang mendekati masa menghasilkan.
Dengan demikian, aset desa diharapkan tidak hanya menjadi kepemilikan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi dan potensi pendapatan bagi Desa secara berkelanjutan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan keputusan, mulai dari proses penjualan lahan, penggunaan hasil penjualan, hingga pembelian dan pengelolaan aset pengganti.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas setiap proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
Melalui Musdes ini, penataan Tanah Kas Desa Sungai Mentawa diharapkan menjadi momentum untuk membangun pengelolaan aset desa yang lebih terarah, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Namun, setiap tahapan tindak lanjut tetap perlu dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan aset Desa.
Dengan adanya kesepakatan bersama, masyarakat berharap penataan Tanah Kas Desa tidak berhenti pada keputusan musyawarah semata, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah nyata yang memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Mentawa.
(Sahwandi)
