Palangka Raya, MP-POLRI — Langkah memperkuat tata kelola pemerintahan terus diambil Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Kali ini, pemerintah daerah tersebut menyelesaikan proses harmonisasi tujuh rancangan produk hukum daerah, yang berlangsung di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, pada Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, mewakili Bupati Murung Raya. Turut hadir sejumlah kepala dan perwakilan perangkat daerah, meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Statistik Persandian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Tujuh rancangan regulasi yang dibahas mencakup berbagai aspek penting penyelenggaraan pemerintahan. Mulai dari pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, hingga pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi.
Selain itu, pembahasan juga menyasar perubahan standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya Tahun Anggaran 2026, tata cara pengelolaan belanja tidak terduga, pedoman kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan media massa, hingga pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Murung Raya.
Dalam kesempatan itu, Rahmat K. Tambunan menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan tahapan krusial. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap aturan yang disusun memiliki landasan hukum yang kokoh, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan benar-benar dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyusunan regulasi memerlukan koordinasi yang baik antar-perangkat daerah. Tujuannya agar setiap ketentuan yang dihasilkan memiliki substansi yang jelas, kepastian hukum, dan mudah diterapkan di lapangan saat menjalankan tugas pemerintahan,” ujar Rahmat.
Dalam proses ini, setiap rancangan peraturan ditelaah secara menyeluruh, mencakup aspek substansi, teknik penyusunan, hingga kesesuaian kewenangan pemerintah daerah. Hasil dari proses ini akan menjadi dasar sebelum rancangan tersebut masuk ke tahap pembentukan yang lebih lanjut.
Pemkab Murung Raya menargetkan, ketujuh rancangan produk hukum ini nantinya dapat melahirkan peraturan yang berkualitas, tertib, dan mudah dijalankan. Hal ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga secara langsung mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Murung Raya.
(M.Ilmi)
