Lubuklinggau, MP-POLRI
– Masalah Pokok
Persoalan status kepemilikan tanah dan bangunan yang diduga berkaitan dengan Peta Groondkaart tahun 1931 di Kota Lubuklinggau kembali menjadi sorotan. Salah seorang warga, Chandra The, mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan status lahan yang disebut-sebut berkaitan dengan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Chandra The mengungkapkan, sekitar tahun 2022, ketika Kota Lubuklinggau dipimpin Wali Kota Nanan Prana Sohe, pernah terjadi peristiwa yang menurut pandangannya menimbulkan kejanggalan terkait status tanah dan bangunan milik masyarakat.
Ia menyoroti adanya pernyataan atau penetapan secara simbolis yang disebut mengacu pada Peta Grondkaart tahun 1931, sehingga sejumlah bidang tanah dan bangunan masyarakat diduga masuk dalam klaim aset PT KAI.
Menurut Chandra The , persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena sejumlah bangunan yang dipersoalkan disebut telah dimiliki masyarakat secara turun-temurun, bahkan sebagian pemiliknya mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Bagaimana mungkin tanah dan bangunan masyarakat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat dikaitkan dengan klaim kepemilikan berdasarkan Peta Grondkaart tahun 1931? Ini perlu dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Chandra The.
Ia juga mengaku menjadi salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam persoalan tersebut. Chandra The menyebut dirinya merupakan salah satu ahli waris atas sebuah rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Menurut pengakuannya, persoalan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan bangunan yang selama ini dikuasai masyarakat.
Chandra The berharap pemerintah daerah, PT KAI, serta instansi pertanahan terkait dapat memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar hukum penggunaan Peta Grondkaart tahun 1931 sebagai dasar klaim atas tanah dan bangunan masyarakat.
Ia juga meminta agar seluruh dokumen kepemilikan, riwayat tanah, serta bukti administrasi pertanahan diperiksa secara objektif sehingga tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
MINTA TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN HUKUM
Persoalan ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, kepastian hukum atas tanah merupakan hal mendasar bagi masyarakat, terlebih bagi warga yang telah memiliki sertifikat kepemilikan resmi.
Hingga berita ini disusun, pernyataan dan keberatan yang disampaikan Chandra The merupakan pandangan serta pengakuan pribadi yang masih memerlukan verifikasi dokumen dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau, PT Kereta Api Indonesia (Persero), Badan Pertanahan Nasional (BPN), maupun pihak lainnya agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
(Chandra The)
